Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama sejumlah menteri lainnya. Faisal melaporkan antisipasi potensi banjir hingga longsor saat puncak musim hujan Desember 2026 hingga Februari 2027.
"Kemudian masuknya musim hujan tahun ini mundur 20 sampai 30 hari dan nanti puncak musim hujan ada di 3 bulan, yaitu bulan Desember 2026, bulan Januari, dan bulan Februari 2027 dengan sifat hujan yang normal, artinya hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tapi durasinya lebih pendek. Sehingga tadi dalam rapat banyak dibahas terkait dengan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, longsor akibat curah hujan ekstrem," kata Faisal di kantor Presiden kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sesuai dengan arahan dari Menko PMK Sugiono dan Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi, BMKG sudah menyusun peringatan dini. Informasi peringatan dini untuk berbagai ancaman dapat diakses di bmkg.go.id/peringatan-dini.
"Jadi di sana ada peringatan dini terkait dengan curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kemudian kualitas udara, gempa dan tsunami, dan sebagainya," ujar Faisal.
Faisal mencontohkan untuk curah hujan, saat ini ada beberapa informasi penting bahwa potensi hujan 3 sampai 6 jam ke depan atau disebut nowcasting, dapat diakses sampai tingkat kecamatan. Jadi kecamatan di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas.
"Kemudian juga untuk harian, mulai hari ini dan seterusnya sampai 7 hari ke depan, per dasarian sampai 10 hari ke depan, dan per bulan dalam 1 bulan daerah mana yang perlu kita antisipasi terkait terjadinya bencana hidrometeorologi basah," ucap Faisal.
Selain itu, BMKG saat ini bekerja dengan BNPB untuk mengidentifikasi di kecamatan terjadi curah hujan ekstrem, kemudian banjir dan longsor, akan terjadi di mana dan kapan. Hal ini untuk selanjutnya dapat dilakukan antisipasi potensi bencana.
"Pemerintah provinsi dapat menyatakan status siaga darurat, kemudian nanti dari BNPB yang disupervisi oleh BMKG kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dua cara," sebutnya.
Untuk operasi modifikasi cuaca (OMC), yang pertama yaitu dengan mengarahkan jatuhnya hujan sejak di hulu pembentukan awan atau di daerah perairan, daerah yang tidak membahayakan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan semai lebih kecil dari 2 mikron atau flare, dengan kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awannya akan terpecah sehingga hujan tidak terjadi.
"Jadi kita ketahui tadi ada 38 kurang lebih sungai yang belum atau sedang proses normalisasi, nah kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," pungkasnya.