Nasional

BNPB: 2.397 bencana sepanjang 2026 didominasi karhutla dan banjir

BNPB: 2.397 bencana sepanjang 2026 didominasi karhutla dan banjir

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.397 kejadian bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan dasarian kedua November 2026 yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi dalam diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dari total kejadian tersebut, terdapat 1.096 kasus karhutla dan disusul sebanyak 647 kejadian banjir.

"Sepanjang tahun 2026 ini, walaupun belum berakhir, kita sudah ada kurang lebih 2.397 bencana di seluruh Indonesia, didominasi oleh delapan jenis bencana yang enam di antaranya bencana hidrometeorologi dan dua bencana geologi," kata dia.

Kristomei yang baru menjabat selama satu bulan empat hari sebagai Kepala BNPB menilai, pola bencana hidrometeorologi di Indonesia sejatinya dapat diprediksi secara akurat seiring siklus pergantian musim kemarau dan musim hujan setiap tahunnya.

Menurut dia, berbeda dengan bencana geologi seperti gempa bumi maupun erupsi gunung api yang belum dapat diprediksi waktu kemunculannya, ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan, serta karhutla semestinya dapat diantisipasi lebih dini melalui pembacaan data curah hujan dan kesiapsiagaan di lapangan.

"Padahal musim di Indonesia itu sudah bisa kita tebak kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Artinya tidak ada yang tidak bisa diprediksi dengan dua musim yang ada di Indonesia, tinggal bagaimana cara kita bersiap diri," cetusnya.

Ia menjelaskan bahwa memasuki bulan November 2026 berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah di bagian utara garis khatulistiwa seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki musim hujan sehingga mulai dilanda bencana hidrometeorologi basah berupa banjir - tanah longsor atau angin kencang.

Sementara itu, sejumlah wilayah di bagian selatan khatulistiwa seperti Papua Selatan masih berada dalam periode kemarau dan kekeringan, bahkan masih ditemukan kejadian kebakaran lahan.

Menghadapi karakteristik ancaman bencana yang berulang tersebut, Kristomei menegaskan tiga prinsip utama penanganan bencana yang harus diperkuat, yakni kecepatan respons karena setiap keterlambatan berisiko menambah kerugian jiwa maupun harta benda, integrasi seluruh kekuatan mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah.