Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan jajarannya akan mengevaluasi tata cara dan standar operasional prosedur penggunaan helikopter untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Kristomei menyusul musibah kecelakaan dua helikopter yang terjatuh saat menjalankan misi water bombing di Kalimantan.
"Kita akan mengevaluasi standar operasi prosedur (SOP) bagaimana dalam rangka water bombing," kata Kristomei di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Selatan, Senin.
Kristomei menjelaskan beberapa SOP yang bersifat teknis akan diubah mulai dari kelengkapan personel saat bertugas hingga teknik pemadaman.
"Misalnya, apakah memang ketika saat pengambilan air di laut atau di sungai itu para kru harus menggunakan pelampung atau bagaimana," kata Kristomei.
Hasil evaluasi itu nantinya akan dipelajari dan diterapkan dalam operasi pemadaman selanjutnya.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan para personel di lapangan dapat menjalankan tugas penanganan karhutla dengan aman.
Sebelumnya, dua helikopter mengalami kecelakaan dan terjatuh di Kalimantan saat menjalankan operasi pemadaman karhutla.
Kecelakaan pertama dialami helikopter milik Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad), yakni Mi17v5 yang jatuh di Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).
Sedangkan helikopter yang kedua jenis Super Puma dari BNPB, yang merupakan helikopter sewaan, terjatuh di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11).