Nasional

BNPB minta Pemkab Malang inventarisasi sarana prasarana hadapi bencana

BNPB minta Pemkab Malang inventarisasi sarana prasarana hadapi bencana

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur, menginventarisasi kelengkapan sarana prasarana sebagai kesiapan menghadapi potensi bencana alam saat musim hujan.

"Kami menyampaikan untuk mengecek kembali alat perangkat, termasuk anggaran dan personel," kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari dalam pidatonya saat pengukuhan 33 Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang merupakan program Kementerian Dalam Negeri, di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia, kepastian mengenai sarana dan prasarana hingga sumber daya merupakan bentuk kesiapan daerah melakukan penanganan peristiwa bencana alam.

Dia juga mengingatkan jajaran kecamatan agar melakukan hal serupa.

"Dengan begitu, apabila pihak kecamatan menemukan adanya kekurangan, misalnya sarana prasarana maka bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ketika daerah membutuhkan dukungan dalam memenuhi permintaan dari kecamatan bisa secepatnya mengajukan kepada pemerintah provinsi maupun langsung kepada BNPB.

"Setiap komponen yang diajukan harus menyesuaikan kondisi riil di lapangan dan telah menetapkan status siaga darurat," katanya.

Dia juga mengatakan bahwa akan mendukung kebutuhan logistik kedaruratan untuk Kabupaten Malang dan saat ini telah diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB Kristomei Sianturi.

"Sekarang sedang kami minta persetujuan dari Kepala BNPB. Ketika terjadi kondisi kedaruratan nanti Pak Kalaksa dan Ibu Wakil Bupati bisa datang dulu tidak dengan tangan kosong, tetapi ada yang dibawa, ada matras, sembako, dan lain-lain," ujar dia.

Dia menyadari dukungan yang diberikan menjadi bagian penting untuk memastikan berjalannya operasional dan proses penanganan bencana secara optimal, khususnya menjamin keamanan masyarakat terdampak.

"Kami sangat memahami di daerah mungkin akhir tahun BTT sudah habis, sedangkan puncak musim hujan pada November-Desember," tutur dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama pemda setempat telah melakukan proses inventarisasi kebutuhan penanganan bencana alam.

Pendataan kebutuhan dinilai menjadi langkah prioritas dan harus dilaksanakan sedini mungkin karena akan menentukan kesiapan sekaligus mengantisipasi kendala pelaksanaan operasi di lapangan.

"Kalau dari BNPB tadi sudah menyampaikan jangan sampai setelah terjadi bencana baru menyatakan darurat, jadi sebelumnya harus diantisipasi," kata dia.

Pemkab Malang pun memastikan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BNPB terkait kesiapan menghadapi potensi bencana.