Bocoran PKB soal Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Usulan (HMP) DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden terus bergulir.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin mengklaim jumlah anggota dewan yang mendukung pengajuan HMP sudah melampaui syarat minimum 25 orang dan berasal lebih dari dua fraksi.

Dia mengatakan, komunikasi lintas fraksi terus dilakukan agar usulan tersebut segera masuk agenda rapat paripurna DPR.

“Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi,” kata Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Khozin menyebut komunikasi mengenai HMP telah melibatkan anggota dari delapan fraksi. Menurutnya, dukungan masih terus bergerak.

Jumlah penandatangan diperkirakan bertambah seiring komunikasi yang berlangsung di antara anggota DPR.

“Kalau kemarin itu 40 atau 45 atau 50 mungkin bisa lebih lah. Tapi enggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja kan 25. Enggak butuh banyak,” ujarnya.

Khozin berharap usulan HMP dapat dibawa ke rapat paripurna terdekat. Meski demikian, penjadwalannya tetap bergantung pada keputusan pimpinan DPR.

“Paripurna terdekatlah, paripurna terdekat, mudah-mudahan,” katanya.

Dia menjelaskan, pengajuan HMP harus melalui mekanisme resmi. Usulan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR, kemudian diproses melalui Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pimpinan sebelum dijadwalkan dalam rapat paripurna.

Khozin menegaskan, penggalangan dukungan tersebut merupakan inisiatif anggota DPR secara perorangan, bukan keputusan resmi fraksi masing-masing.

“Ini bukan sikap fraksi, ini hak anggota,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai jumlah anggota PKB yang telah menandatangani usulan, Khozin belum bersedia menyebut angka pasti. Dia juga membantah kabar bahwa seluruh anggota Fraksi PKB telah memberikan tanda tangan.

Sementara itu, niat Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden tidak membuat proses pengajuan HMP di DPR berhenti.

Khozin menilai keinginan Gibran tersebut masih sebatas niat dan belum menjadi keputusan yang konkret.

“Kalau memang mengundurkan diri, ya ada pernyataannya. Apalagi ini masih niat. Jadi apapunlah itu kita menghormati. Tapi mekanisme politik insya Allah tetap berjalan,” ujarnya.

Begitu pula dengan rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Khozin, langkah hukum tersebut tidak berkaitan langsung dengan mekanisme politik yang sedang ditempuh anggota DPR.

“Di sana mekanisme hukum yang mau ditempuh, di sini ada mekanisme politik yang juga harus dijalankan,” katanya.