Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengimbau investor untuk tetap mencermati kondisi fundamental perusahaan dalam mengambil keputusan investasi di tengah dinamika politik nasional yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar modal Tanah Air.
Seperti diketahui, selain pengumuman MSCI, industri pasar modal juga diwarnai oleh perpolitikan dalam negeri. Saat ini sedang dihebohkan oleh kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, investor perlu menjadikan fundamental sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menghadapi berbagai sentimen yang berkembang di pasar.
"Jadi, dinamika pasar itu, tentu, seperti yang selalu kami sampaikan bahwa, investor harus senantiasa memperhatikan fundamental," ujar Jeffrey saat ditemui wartawan di Gedung BEI, dikutip Kamis (12/11/2026).
Selain memperhatikan fundamental, Jeffrey menekankan pentingnya bagi investor untuk menyesuaikan keputusan investasinya dengan profil risiko masing-masing. Dengan demikian, investor diharapkan dapat mengambil langkah investasi secara terukur di tengah ketidakpastian yang berkembang.
"Investor kemudian, menyesuaikan apa, keputusan investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing," tuturnya.
Sebelumnya Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran yang berlangsung selama dua jam pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan itu, menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung)," kata Prasetyo.
Prasetyo juga membantah rumor yang menyebut bahwa Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.
Dinamika soal keabsahan ijazah Gibran juga bergulir di DPR. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026) resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran. Berdasarkan perincian, pengusul terdiri dari 14 anggota PDIP, 13 anggota Golkar, 69 anggota Nasdem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, 18 anggota Partai Demokrat, dan 11 anggota Gerindra.