Bogor, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengomentari mengenai usulan penerapan pajak kekayaan di Indonesia. Dia mengatakan otoritas yang berwenang untuk melakukan kajian mengenai usulan itu adalah Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.
Bimo mengatakan Direktorat Jenderal Pajak tetap berpatokan pada kerangka aturan dan ketentuan yang sudah ada. Saat ini, kata dia, memang belum ada pemajakan untuk kekayaan. Menurutnya, kebijakan ini harus benar-benar mengidentifikasi konsep kekayaan, penghasilan hingga aset.
"Sebab kekayaan, akumulasi aset sebenarnya dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya. Jadi saya tentu akan mendukung apabila memang ada arahan untuk mengkaji terkait dengan pajak kekayaan," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).
"Namun, secara lebih detailnya apakah sudah dilakukan atau belum, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal akan bisa lebih tepat untuk menjawab ini," tambahnya.
Adapun, usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios). Celios menggarisbawahi rasio pajak Indonesia berdasarkan nota keuangan APBN 2026 tidak pernah menyentuh 10% selama satu dekade terakhir. Bahkan dalam APBN 2027, target rasio pajak hanya mencapai 9,26%.
Menurut mereka, persoalan rendahnya penerimaan pajak tidak dapat selalu dijawab dengan menaikkan beban pajak saat ini yang bersifat regresif. Celios menilai perlu ada alternatif skema pajak tanpa menargetkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Skema pajak yang bersifat progresif dan berbasis pada perhitungan aset kekayaan individu setelah dikurangi kewajiban.
"Perlu digarisbawahi bahwa pajak kekayaan tidak sama dengan pajak penghasilan," ujar Celios dalam Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pajak kekayaan juga bersifat progresif karena target pajak merupakan individu yang masuk dalam kategori ultra-kaya. Celios menawarkan cukup 1-2% saja besaran pajak yang harus dibayarkan oleh individu dengan kekayaan lebih dari Rp84 miliar dapat menambah penerimaan pajak hingga Rp142,2 triliun per tahun.
Menurutnya, target pajak kekayaan terhadap individu ultra-kaya perlu diterapkan karena mereka yang mendapatkan porsi keuntungan paling besar dari bumi Indonesia. Berdasarkan perhitungan mereka, 58% kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia didapatkan dari hasil mengekstraksi sumber daya alam Indonesia.
Namun, perlu ditekankan, orientasi pajak kekayaan bukanlah menghukum keberhasilan ekonomi segelintir orang, tetapi memastikan kelompok yang menikmati manfaat paling besar dari pertumbuhan ekonomi harus ikut memikul tanggung jawab fiskal yang lebih besar.
[Gambas:Video CNBC]