Nasional

BPBD Kota Malang: Penempatan EWS banjir menyesuaikan kerawanan wilayah

BPBD Kota Malang: Penempatan EWS banjir menyesuaikan kerawanan wilayah

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Jawa Timur menyatakan penempatan sistem peringatan dini (EWS) banjir disesuaikan dengan perkembangan tingkat kerawanan bencana di setiap wilayah.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Heru Mulyono di Kota Malang, Kamis, mengatakan, kerawanan banjir dapat sewaktu-waktu berubah seiring langkah optimasi infrastruktur pengairan yang dilakukan, seperti normalisasi saluran air.

"Perubahan tingkat kerawanan suatu wilayah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penempatan EWS, lokasi yang rawan banjir bisa turun risikonya karena perbaikan infrastruktur," kata Heru.

Oleh karena itu, dirinya menyampaikan ketika satu wilayah telah dipasang EWS tetapi kerawanan banjir telah dinilai turun, maka perangkat tersebut dapat dipindah ke lokasi lain yang masih dinilai membutuhkan.

"Otomatis EWS kami geser ke tempat yang lebih rawan," ucapnya.

BPBD Kota Malang mencatat saat ini terdapat 24 titik telah terpasang EWS, dengan rincian 23 titik memiliki EWS banjir dan satu titik EWS longsor.

Setiap alat secara rutin dilakukan pemeliharaan agar dapat beroperasi maksimal mendeteksi tanda terjadinya kepada masyarakat serta pemerintah daerah setempat.

Kecepatan informasi perihal bencana dikatakannya merupakan langkah penting untuk menjamin keselamatan nyawa masyarakat yang tinggal di sekitar area rawan.

"EWS di kawasan Bareng yang akan mengeluarkan alarm ketika ketinggian air sungai meningkat, peringatan tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk segera menyelamatkan diri," ucap dia.

Selain itu, BPBD setempat berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi saat musim penghujan, salah satunya dengan menggelar pelatihan yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November 2026.

Peningkatan SDM akan melibatkan kelurahan tangguh, petugas perlindungan masyarakat, relawan, hingga tokoh masyarakat.

Ia berharap seluruh pihak memahami tugas, tanggung jawab, dan melakukan penanganan bencana beserta dampak yang ditimbulkan secara terkoordinasi.

"Sehingga tahu, siapa melakukan apa," tuturnya.