Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa menggelar simulasi penanganan bencana hidrometeorologi dengan melibatkan masyarakat dan lintas instansi guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026-2027.
Kegiatan tersebut digelar bersamaan dengan Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Alun-Alun Ponorogo, Rabu.
Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, simulasi tersebut bertujuan menyosialisasikan sekaligus menguji penerapan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Cuaca Ekstrem sebagai pedoman koordinasi dan penanganan saat terjadi bencana.
Dalam kegiatan itu, BPBD melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, serta pemerintah desa dan masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) agar setiap unsur memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam penanganan darurat.
"Kewajiban pemerintah daerah ketika sudah memiliki dokumen Renkon adalah menyosialisasikan dan menyimulasikannya bersama masyarakat. Dalam simulasi ini, seluruh unsur terlibat agar setiap pihak memahami perannya saat terjadi bencana," kata Masun.
Ia menyebut terdapat lima ancaman bencana yang menjadi prioritas penanganan di Ponorogo, yakni banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari lima ancaman tersebut, empat dokumen Renkon telah diselesaikan, sedangkan dokumen khusus karhutla direncanakan disusun pada 2027.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita mengapresiasi pelaksanaan simulasi tersebut karena memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
"Luar biasa kesiapsiagaannya dari simulasi tadi. Sehingga masyarakat langsung melihat dan paham ketika menghadapi bencana seperti apa," katanya.
Berdasarkan data BPBD Ponorogo, sepanjang 2025 tercatat 100 kejadian tanah longsor, 47 kejadian banjir, dan 29 kejadian cuaca ekstrem.
Tingginya kejadian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Melalui simulasi dan koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah berharap penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat dan terarah, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi risiko serta melakukan penyelamatan saat keadaan darurat.