Nasional

BTN terus genjot penghimpunan dana murah untuk jaga likuiditas

BTN terus genjot penghimpunan dana murah untuk jaga likuiditas
Ke depannya, memang secara likuiditas pasti kita akan cari DPK yang murah, makanya kita banyak menggalakkan transaksional, salah satunya dari digital kita yang sangat berkembang

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus mengoptimalkan penghimpunan dana murah melalui peningkatan transaksi digital guna memperkuat likuiditas serta menekan biaya dana di tengah pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga (DPK).

“Ke depannya, memang secara likuiditas pasti kita akan cari DPK yang murah, makanya kita banyak menggalakkan transaksional, salah satunya dari digital kita yang sangat berkembang,” kata Direktur Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti dalam konferensi pers Paparan Kinerja Kuartal III 2026 di Jakarta, Kamis.

Selain itu, katanya, perseroan juga menyiapkan sumber pendanaan alternatif di luar DPK sebagai cadangan likuiditas. Meski demikian, DPK tetap menjadi sumber utama pendanaan perseroan.

Dijelaskan, hingga September 2026, total dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh 3,8 persen (yoy) menjadi Rp446,12 triliun.

Dana murah (current account savings account/CASA) tumbuh sebesar 11,5 persen (yoy) menjadi Rp226,2 triliun, dengan porsi CASA meningkat menjadi 50,7 persen.

Lebih rinci, tabungan tercatat tumbuh sebesar 17,8 persen (yoy) menjadi Rp50,3 triliun, sementara giro meningkat 9,9 persen (yoy) menjadi Rp175,9 triliun.

Perseroan mencatat bahwa penguatan komposisi dana murah mendukung penurunan biaya dana kumulatif menjadi 3,3 persen, dibandingkan 4,1 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun loan to deposit ratio (LDR) BTN per September 2026 tercatat sebesar 97,9 persen.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan bahwa tingginya LDR tersebut sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah likuiditas, melainkan dipengaruhi oleh skema pendanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dalam skema tersebut, jelas Nixon, sebanyak 75 persen pendanaan berasal dari pemerintah dan dicatat sebagai giro yang masuk dalam komponen DPK, sedangkan 25 persen sisanya dipenuhi BTN melalui pendanaan sendiri atau pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Namun, porsi pendanaan dari SMF dicatat sebagai pinjaman (borrowing), bukan DPK, sehingga tidak diperhitungkan dalam komponen simpanan pada perhitungan LDR.

Menurut Nixon, apabila porsi pendanaan dari SMF tersebut dapat dicatat sebagai DPK, LDR BTN sebenarnya hanya berada di kisaran 88 persen.

Ia mengatakan bahwa saat ini perseroan tengah berdiskusi dengan SMF untuk mengkaji kemungkinan perubahan pencatatan tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan dalam perjanjian serta dampak perpajakannya.

Ketika ditanya mengenai dampak kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM), Nixon mengatakan bahwa kebijakan tersebut memberikan tambahan ruang likuiditas bagi BTN sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun dengan penurunan GWM sebesar 1 persen.

Terkait penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), Nixon menyebutkan bahwa BTN telah mengembalikan kepada pemerintah sekitar Rp5 triliun dan masih memiliki kewajiban pengembalian sekitar Rp24 triliun hingga Rp25 triliun.

Menurut dia, perseroan saat ini tengah berdiskusi dengan pemerintah untuk memperpanjang batas waktu pengembalian hingga Desember 2027 dari sebelumnya Juli 2027. Melalui usulan tersebut, perseroan berharap dapat mengangsur pengembalian dana sekitar Rp2 triliun per bulan agar penarikan dana tidak terlalu memengaruhi kondisi pasar.

“Sementara kita masih hitung sampai dengan Juli (2027), pelunasan dana SAL. Tapi biasanya pemerintah juga kan memonitor, mengamati, meminta masukan, pasti tidak memberatkan banget, saya percaya itu,” kata Nixon.