MAKASSAR -- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyoroti praktik premanisme yang masih membebani dunia usaha di Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya melibatkan kelompok masyarakat, tetapi juga muncul di lingkungan birokrasi sehingga menambah biaya investasi dan menghambat daya saing nasional.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, praktik premanisme menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan untuk memperbaiki iklim investasi. Ia merujuk hasil riset yang menunjukkan praktik tersebut berkontribusi sekitar 15 hingga 40 persen terhadap biaya investasi dan produksi.
"Mau premanisasi birokrat, premanisasi masyarakat dan lain-lain apa pun itu namanya," kata Todotua dalam kegiatan Desk Investasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan investasi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan besarnya modal yang masuk, tetapi juga efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha. Berbagai hambatan, mulai dari perizinan hingga gangguan di lapangan, menyebabkan pengusaha harus menanggung biaya tambahan.
Todotua menilai kondisi tersebut turut memengaruhi daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain, termasuk Vietnam. Pemerintah perlu memastikan setiap investasi dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proses birokrasi yang panjang maupun persoalan nonteknis.
"Tapi implementasi eksekusinya selalu menjadi persoalan," ujar Wamen Hilirisasi.
Menurut dia, pemerintah masih menghadapi persoalan mendasar yang menyebabkan potensi investasi belum dapat direalisasikan. Saat mulai menjabat pada Oktober 2024, pihaknya mengidentifikasi sekitar Rp 2.500 triliun potensi investasi yang belum terealisasi akibat berbagai hambatan, termasuk perizinan dan lahan.
Todotua menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen untuk mendukung investasi, mulai dari kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, hingga sistem perizinan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS). Namun, keberadaan instrumen tersebut belum sepenuhnya diikuti koordinasi dan pelaksanaan yang efektif.
"Karena memang mau enggak mau kita harus mengakui masih banyaknya apa namanya koordinasi yang carut-marut," kata dia.