Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha, menilai gangguan merupakan insiden serius, tapi bukan karena serangan siber.
"Gangguan Microsoft 365 yang berlangsung sejak 12 November 2026 pukul 18.00 UTC atau 13 November pukul 01.00 WIB, kami nilai serius, tetapi bukan karena serangan siber," ungkap Pratama kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/11).
Menurut Pratama, hal terpenting dari insiden Microsoft 365 ini bukan penyebabnya, melainkan bukti kegagalan teknis mampu melumpuhkan operasi organisasi besar tanpa perlu serangan siber.
Gangguan hanya dipicu proses inti yang mengalami kelebihan beban. Ia menyebut pola serupa telah terjadi berulang pada berbagai penyedia layanan awan global dalam dua tahun terakhir.
Ia menilai gangguan berskala besar lebih sering disebabkan oleh perubahan konfigurasi, pembaruan yang bermasalah, kegagalan kapasitas dibandingkan serangan siber canggih.
"Yang paling penting dari insiden ini bukan penyebabnya, melainkan buktinya bahwa kegagalan teknis biasa bisa melumpuhkan operasi organisasi sebesar apa pun tanpa perlu serangan siber. Tidak ada penyerang, tidak ada malware, tidak ada eksploitasi kerentanan. Yang ada hanya proses inti yang kelebihan beban," ujar Pratama.
Kondisi ini, kata Pratama, menunjukkan bahwa mitigasi risiko tidak cukup hanya mengandalkan pertahanan siber, tapi juga harus mencakup disiplin operasional dan tata kelola perubahan.
Pratama turut menjelaskan Microsoft telah memastikan tidak ada indikasi aktivitas yang menyebabkan gangguan tersebut.
Ia menyoroti penyebab dari insiden ini adalah proses inti pada server mengalami kelebihan beban sehingga gagal melewati pemeriksaan kesehatan otomatis, lalu sejumlah layanan berhenti memproses permintaan pengguna.
Insiden tersebut berdampak pada sejumlah layanan Microsoft seperti Exchange Online, Teams, SharePoint Online, OneDrive, Microsoft 365 Copilot, Defender XDR, Intune, dan portal Microsoft 365.
Pemulihan gangguan dilakukan secara bertahap lewat validasi metode pemeriksaan kesehatan alternatif, restart server dan peninjauan pengembalian perubahan konfigurasi terbaru.
Bagaimana dampak gangguan Microsoft 365 di Indonesia?
Pratama menyebut laporan pengguna dari Indonesia muncul di forum pemantauan gangguan, tapi jumlahnya jauh lebih kecil dibanding lonjakan di Eropa dan Amerika Serikat.
Salah satu penyebabnya adalah waktu kejadian bertepatan dengan dini hari hingga pagi waktu Indonesia sehingga beban kerja belum mencapai puncak. Selain itu, banyak pengguna korporasi yang menggunakan jalur serta konfigurasi jaringan sendiri.
Meski demikian, Pratama menilai kecilnya laporan bukan berarti server di Indonesia aman. Menurutnya, permasalahannya justru pada ketiadaan sistem pelaporan gangguan terpusat yang bisa memetakan dampak secara nasional.
"Kita baru tahu ada gangguan setelah ramai dibicarakan, bukan karena ada kanal resmi yang memberi tahu lebih dulu," kata Pratama.
Pratama menilai dampak gangguan Microsoft di Indonesia belum terpetakan sebab belum ada angka resmi mengenai jumlah pengguna yang terdampak. Hal ini lantaran Microsoft tidak merilis rincian dampak gangguan berdasarkan negara.
Meski demikian, dari sisi arsitektur, Pratama menyebut layanan Microsoft 365 dan Azure yang digunakan di Indonesia bergantung pada pusat data regional di luar negeri seperti Singapura, Jepang dan Australia.
Kondisi ini menyebabkan gangguan pada infrastruktur global hampir selalu berpotensi dirasakan di Indonesia, meski tingkat dampak dan durasinya berbeda.
Menurut Pratama, gangguan Microsoft 365 juga sangat mungkin berdampak terhadap situs dan layanan pemerintah di Indonesia.
Pasalnya, banyak instansi pusat maupun daerah menggunakan layanan tersebut untuk kebutuhan surat elektronik resmi, menyampaikan dokumen hingga rapat daring.
Ketika layanan terganggu, kata Pratama, aktivitas yang terhenti bukan hanya komunikasi internal, melainkan juga alur administrasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Ia menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki lembaga dengan mandat menjaga keamanan siber nasional.
Namun, menurutnya, kedisiplinan pelaporan insiden di lingkungan instansi belum setara dengan negara yang telah lama menerapkan kewajiban tersebut seperti Australia.
"Risikonya bukan hanya teknis, tetapi tata kelola. Ketika insiden terjadi, siapa yang memantau, siapa yang mengumumkan, dan siapa yang memutuskan langkah darurat, itu belum sepenuhnya tegas," ungkap Pratama.
Pratama menegaskan gangguan Microsoft ini bukan alasan untuk mundur dari digitalisasi. Sebaliknya, insiden ini dapat menjadi pengingat bahwa digitalisasi tanpa kesiapan menghadapi kegagalan adalah kemewahan yang berisiko.
"Yang perlu kita bangun bukan hanya kemampuan memakai teknologi, tetapi juga kemampuan bertahan ketika teknologi itu berhenti bekerja, termasuk kemampuan tahu seberapa parah dampaknya pada diri kita sendiri," tutup Pratama.