Bulog Bidik Stok Cadangan Beras Minimal 3 Juta Ton Akhir 2026

Liputan6.com, Jakarta - menargetkan stok (CBP) tetap terjaga minimal di level 3 juta ton hingga akhir 2026. Angka tersebut dihitung pascaserangkaian penyaluran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa ketersediaan stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi sangat memadai, yakni mencapai 4,5 juta ton.

“Estimasi kami, minimal harapan kami stok bertahan di angka 3 juta ton di akhir tahun. Saat ini stok kami masih aman di posisi 4,5 juta ton,” ujar Rizal dalam konferensi pers peresmian Media Center Bulog di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kendati mengantongi jumlah stok yang melimpah, Rizal mengungkapkan bahwa Bulog masih menghadapi sejumlah tantangan operasional dalam proses rantai distribusi. Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) turut mengerek biaya pengiriman logistik, sementara dinamika operasional pelayaran kerap memicu keterlambatan armada kapal.

Rizal menyebut, keterlambatan pengiriman beras terutama terjadi pada rute pasokan menuju kawasan Indonesia Timur dengan estimasi waktu penundaan sekitar satu hingga dua hari.

“Kalau kita bilang tidak ada kendala, itu bohong. Kenaikan BBM berdampak pada kenaikan biaya pengiriman. Kemudian, tidak semua kapal yang berangkat itu bisa tepat waktu,” beber Rizal.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Bulog terus berkoordinasi dengan penyedia jasa logistik serta instansi terkait untuk memperlancar arus distribusi, sehingga pasokan beras pemerintah dapat tersalurkan tepat waktu dan merata ke masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani berencana mengevaluasi sistem pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Mitra Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog diminta melaporkan penjualan beras SPHP-nya.

Rizal mengamini langkah evaluasi dilakukan setelah ada temuan penyelewengan beras SPHP yang dikemas ulang hingga dioplos. Aplikasi Klik SPHP sebagai sarana pembelian mitra RPK juga jadi sasaran evaluasi menyeluruh.

"Jadi kami sedang melaksanakan evaluasi. Program klik SPHP itu masih ada titik-titik lemah-nya. Nah titik-titik lemahnya ini nanti kami akan evaluasi, kami laporkan ke Bapanas (Badan Pangan Nasional)," ujar Rizal, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Fokus evaluasi diarahkan agar sistem yang berjalan tidak membuka celah sedikitpun bagi penyalahgunaan beras SPHP. Apalagi dijadikan sebagai sumber untuk mengambil keuntungan pihak tertentu dengan mengemas ulang maupun mengoplosnya.

"Kami diskusikan supaya tidak ada lagi peluang-peluang sekecil apapun untuk memanfaatkan beras-beras pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan komersial masing-masing orang," jelas dia.

Rizal membuka kemungkinan untuk mitra RPK Bulog melaporkan hasil penjualan beras SPHP-nya. Menurutnya, cara itu bisa mendeteksi kemana beras bersubsidi pemerintah dinikmati.

"Nanti kami akan evaluasi. Termasuk SOP-nya, standar operasional, khususnya pelaporan. Setelah dijual, itu jarang sekali teman-teman RPK yang melaporkan penjualannya kemana. Ini yang kami akan tekankan kembali, penjualannya juga harus dilaporkan. Siapa saja dan lain sebagainya," tutur Rizal.