Politik

Bupati Jeje Keluhkan Kemacetan di Akses Stasiun Whoosh Padalarang ke DPR RI

Bupati Jeje Keluhkan Kemacetan di Akses Stasiun Whoosh Padalarang ke DPR RI

BANDUNG BARAT -- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan keluhan warga dan pengguna jasa Kereta Cepat Jakarta-Bandung terkait akses di sekitar Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, kepada anggota Komisi V DPR RI.

Hal itu disampaikan Jeje saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang melakukan peninjauan infrastruktur dan transportasi di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang pada Jumat (13/11/2026). Hadir pula Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, PT KCIC, dan Pemprov Jabar.

Dalam forum pertemuan dan pendalaman bersama Komisi V DPR RI serta instansi lintas sektoral tersebut, Bupati Bandung Barat menyampaikan apresiasi atas hadirnya layanan Kereta Cepat Whoosh yang sangat membantu mobilitas masyarakat.

"Namun, diperlukan pembenahan menyeluruh pada infrastruktur pendukung di kawasan sekitar stasiun agar manfaat kecepatan transportasi modern ini tidak terhambat oleh persoalan lalu lintas lokal," kata Jeje, Sabtu (14/11/2026).

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan keluhan warga dan pengguna jasa Kereta Cepat Jakarta-Bandung terkait akses di sekitar Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan keluhan warga dan pengguna jasa Kereta Cepat Jakarta-Bandung terkait akses di sekitar Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. - (Pemkab Bandung Barat)

Pihaknya, kata Jeje, menerima banyak keluhan langsung dari masyarakat maupun pengguna jasa kereta cepat. Di antaranya, ketimpangan waktu tempuh, yakni perjalanan Jakarta-Padalarang menggunakan Whoosh hanya memakan waktu sekitar 30 menit.

"Tetapi, waktu yang dihabiskan untuk terjebak kemacetan di akses keluar-masuk kawasan stasiun justru kerap kali lebih lama dari waktu tempuh kereta itu sendiri," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jeje menekankan perlunya optimalisasi integrasi moda transportasi dan kelancaran akses keluar-masuk kendaraan di sekitar stasiun. Perluasan fasilitas parkir, penataan alur drop-off, serta sterilisasi jalur dari kendaraan yang berhenti sembarangan juga sangat dibutuhkan guna mengurai kemacetan pada jam sibuk maupun hari libur.

Jeje berharap kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini dapat mendorong sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, PT KCIC, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkab Bandung Barat sehingga segera melahirkan solusi konkret.

"Dengan pembenahan aksesibilitas dan tata ruang kawasan Stasiun Padalarang, kenyamanan penumpang dapat terjamin sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bandung Barat secara optimal," pungkas Jeje.

Anggota Komisi V DPR RI Marlyn Maisarah mengatakan, peninjauan penataan infrastruktur dan transportasi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang dilakukan untuk memastikan konektivitas antarmoda serta penataan kawasan stasiun berjalan optimal. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat pengguna kereta cepat.

"Sebagai mitra kerja di Komisi V DPR RI, kami akan terus mengawal agar infrastruktur transportasi yang dibangun benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat Jawa Barat," kata Marlyn.