Politik

Buruh Minta UMP Jakarta Jadi Rp 6,21 Juta, Pemprov: Pembahasan Sudah Selesai

Buruh Minta UMP Jakarta Jadi Rp 6,21 Juta, Pemprov: Pembahasan Sudah Selesai

JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 menjadi Rp 6,21 juta per bulan. Angka tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan serikat buruh dengan memasukkan beberapa variabel yang ditetapkan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dasar kenaikan UMP Jakarta 2027 adalah inflasi di angka 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen. Selain itu, KSPI menggunakan indeks tertentu di angka 1,0.

"Usulan pekerja UMP DKI 2027 Rp 6,21 juta, dengan alasan inflasi 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi DKI 5,67 persen, serta indeks tertentu 1,0. UMP sebelumnya Rp 5,72 juta," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin, menyatakan bahwa pembahasan mengenai penentuan UMP bersama dewan pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha telah selesai. Saat ini, pihaknya hanya tinggal memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memutuskan besaran UMP 2027.

"Kalau sidang pembahasannya kan sudah selesai. Tinggal rekomendasi disampaikan ke Bapak (Gubernur). Tinggal nunggu saja nanti prosesnya ditetapkan, disampaikan," kata dia ketika dihubungi.

Ketika ditanya soal tuntutan buruh, Syaripudin menyatakan, hal itu telah disampaikan dalam pembahasan. Namun, ia belum mau menyebutkan kesepakatan yang dihasilkan dalam pembahasan tersebut.

"Sudah, yang jelas sudah ada rekomendasi disampaikan. Nanti tinggal tunggu saja ditetapkan, disampaikan. Sudah berproses kok," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, saat ini pembahasan masih terus dilakukan oleh perwakilan buruh, pengusaha, dan Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, masing-masing pihak masih mempertahankan argumennya mengenai kenaikan UMP.

"Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta akan berupaya memfasilitasi keinginan dari masing-masing pihak. Namun, diharapkan pembahasan untuk menentukan UMP tidak terlalu berlarut-larut.

Pramono juga telah memberikan tenggat waktu pembahasan UMP. Ia ingin pembahasan itu dapat diselesaikan paling lama pada Jumat (20/11/2026).

"Saya memberikan batas waktu sampai dengan hari Jumat besok untuk segera diselesaikan. Kalau Jakarta segera bisa menyelesaikan dengan alfa berapa, kemudian ini menjadi keputusan, ini bisa menjadi role model dari daerah-daerah lain untuk penyelesaian UMP yang ada di daerahnya masing-masing," kata dia.