Karena kalau kondisinya masih belum sesuai, mereka tidak bisa mengakses program-program sosial yang sudah diinisiasi oleh Bapak Presiden maupun pemerintah daerah.
Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso meminta kendala teknis dalam pendataan desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) segera diatasi agar warga tidak kesulitan mengakses program bantuan sosial pemerintah.
"Karena kalau kondisinya masih belum sesuai, mereka tidak bisa mengakses program-program sosial yang sudah diinisiasi oleh Bapak Presiden maupun pemerintah daerah," kata Cahyo saat reses di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jumat.
Padahal program perlindungan sosial tersebut harusnya bisa dirasakan dan menjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
Menurut Cahyo, aspirasi warga Keputih menyoroti pendataan desil yang dinilai masih kurang tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, ia mensosialisasikan filosofi dan tujuan utama program DTSEN, prosedur pendataan yang telah dilalui, serta cara warga melakukan sanggahan dan pemutakhiran data.
Ia mengakui masih ada kendala teknis pendataan yang belum teratasi. Persoalan itu menjadi catatannya untuk ditindaklanjuti dan didiskusikan dengan pihak terkait, agar ada solusi jangka pendek dan akselerasi penyelesaian masalah.
Selain pendataan sosial, warga Keputih juga menyampaikan apresiasi atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sudah dilaksanakan dengan baik dan penting bagi peningkatan kualitas gizi anak dan balita.
Cahyo menyatakan akan mengawal program tersebut agar berkelanjutan dan kualitasnya tetap terjaga, serta tidak ternodai kegagalan atau kesalahan praktik para pengelola dapur di wilayah Surabaya.
Cahyo juga menyoroti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disebutnya menyerap 97 persen lapangan pekerjaan dan menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto.
Dari sisi permodalan, pemerintah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah dan tanpa agunan untuk nominal tertentu, serta program KIP Jawara dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bantuan modal UMKM perempuan, dilengkapi pendampingan perizinan dan pengemasan agar UMKM bisa naik kelas.
Reses di Keputih merupakan salah satu dari 12 titik reses yang dijalani Cahyo dan dihadiri tokoh masyarakat serta perangkat RW dan RT setempat. Selain isu-isu tersebut, persoalan zonasi sekolah juga disebutnya menjadi perhatian.