ANTALYA -- Lebih dari 100 pemimpin negara mendorong percepatan pembangunan kota tangguh iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Agenda tersebut menitikberatkan investasi infrastruktur, efisiensi energi bangunan, dan perlindungan masyarakat dari dampak cuaca ekstrem.
Fokus pembangunan kota tangguh mengemuka pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP31, Jumat (13/11/2026). Para pemimpin membahas penerjemahan komitmen iklim nasional menjadi program adaptasi dan investasi konkret di tingkat kota dan komunitas.
Presiden COP31 Murat Kurum mengatakan, aksi iklim perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal itu mencakup pembangunan permukiman yang lebih aman, rumah hemat energi, infrastruktur yang lebih kuat, serta perlindungan dari dampak perubahan iklim.
“Aksi iklim harus memberikan hasil di tempat masyarakat tinggal. Artinya, komunitas yang lebih aman, rumah yang lebih efisien, infrastruktur yang lebih kuat, dan perlindungan yang lebih baik dari dampak perubahan iklim,” kata Kurum.
Menurut Kurum, kota menjadi pusat pelaksanaan komitmen iklim. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah kota, investor, dan pelaku usaha perlu bekerja sama mempercepat pembiayaan serta pembangunan proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan. Kota menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, mulai dari banjir dan suhu ekstrem hingga kerusakan infrastruktur.
Untuk memperkuat efisiensi energi sektor bangunan, kepresidenan COP31 mendorong penerapan Antalya Compact for Energy Efficient Buildings. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan penggunaan bangunan hemat energi serta elektrifikasi sektor bangunan.
Kesepakatan itu mendukung dua target global COP31 untuk 2035. Pertama, menurunkan intensitas energi operasional bangunan global sebesar 25 persen. Kedua, mempercepat elektrifikasi bangunan yang efisien untuk mendukung target 35-by-35.
Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) Inger Andersen mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi langkah untuk menjadikan bangunan hemat energi dan tangguh sebagai standar global. Namun, pemerintah perlu segera menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan dan investasi yang dapat menekan emisi sekaligus mengurangi tagihan energi masyarakat.
COP31 juga memberikan pengakuan kepada enam proyek bangunan berkelanjutan dari berbagai negara. Proyek-proyek tersebut dinilai menunjukkan potensi desain dan peningkatan kinerja energi bangunan dalam menekan konsumsi energi.
Di sektor pembiayaan, pemerintah mendorong pembentukan Sustainable Urban Resilience Financing Facility (SURFF). Fasilitas ini dirancang untuk membantu negara dan pemerintah kota mengubah prioritas ketahanan iklim menjadi proyek yang siap memperoleh investasi, sekaligus memperkuat kapasitas pelaksanaan di tingkat lokal.
Agenda pembangunan kota tangguh juga mencakup pengurangan sampah. Melalui Istanbul Zero Waste Action Platform, sebanyak 20 distrik menjadi kelompok awal pelaksanaan program kawasan tanpa sampah. Program tersebut mencakup pengurangan sampah, penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang, dengan target perluasan hingga 100 distrik.
Di luar agenda perkotaan, COP31 mencatat kesepakatan kerja sama energi terbarukan antara Turki dan China dengan rencana investasi sekitar 15 miliar dolar AS.
Investasi tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin berkapasitas total 7.000 megawatt (MW), sistem penyimpanan energi, serta kapasitas transmisi listrik sebesar 4.000 MW. Kerja sama itu juga meliputi transfer teknologi dan produksi peralatan turbin angin di Turki.
Sementara itu, Forum Bisnis COP31 pada hari yang sama dihadiri lebih dari 600 CEO dan pemimpin senior perusahaan dari hampir 300 organisasi. Forum tersebut membahas percepatan investasi dan aksi sektor swasta dalam elektrifikasi, pembangunan kota tangguh, serta industrialisasi hijau.
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kota tangguh membutuhkan keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan. Tantangannya terletak pada penerjemahan komitmen menjadi proyek yang dapat dijalankan, didanai, dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat perkotaan.