Politik

COP31 Luncurkan Pakta Antalya untuk Perkuat Aksi Iklim Berbasis Laut dan Alam

COP31 Luncurkan Pakta Antalya untuk Perkuat Aksi Iklim Berbasis Laut dan Alam

ANTALYA -- Presidensi Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) meluncurkan Antalya Ocean and Seas Compact atau Pakta Antalya tentang Laut dan Samudra untuk memperkuat kerja sama dalam perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Inisiatif tersebut mendorong peningkatan akses pendanaan, penguatan ilmu pengetahuan kelautan, serta pengembangan solusi iklim berbasis laut.

Presidensi COP31 juga memperkenalkan inisiatif kerja sama internasional untuk memperkuat ketahanan laut, berbagi data, mengembangkan karbon biru, dan meningkatkan pembiayaan bagi proyek-proyek kelautan.

Presiden COP31 Murat Kurum mengatakan, laut memiliki peran penting dalam mengatur iklim, menopang mata pencaharian, dan mendukung kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Namun, pemanasan laut, pengasaman, kenaikan permukaan air laut, dan pencemaran semakin menekan ekosistem laut serta masyarakat pesisir.

“Kita mengetahui banyak solusi, mulai dari pemulihan ekosistem pesisir dan penguatan sistem peringatan dini hingga peningkatan ilmu pengetahuan dan berbagi data kelautan serta pembangunan ketahanan masyarakat yang paling rentan,” kata Kurum, seperti dikutip dari pernyataan COP31 pada Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, tantangan utama adalah menghubungkan berbagai solusi tersebut dengan keahlian, kemitraan, dan sumber pendanaan yang tersedia. Melalui Pakta Antalya, negara-negara dan mitra didorong memperkuat kerja sama dalam perlindungan laut dan kawasan pesisir.

Utusan Khusus COP31 untuk Laut dari Pasifik, Inia Seruiratu, mengatakan laut merupakan fondasi ekonomi, ketahanan pangan, dan kehidupan masyarakat negara-negara Pasifik.

“Laut menopang miliaran orang dan menjadi pengatur penting iklim global. Laut merupakan bagian utama dari solusi iklim. Aksi iklim tidak akan berhasil tanpanya,” ujar Seruiratu.

Pakta Antalya mendorong negara-negara memperkuat kebijakan terkait laut untuk mengurangi emisi, meningkatkan adaptasi, dan memperkuat ketahanan dalam rencana iklim nasional. Pakta tersebut juga menyoroti masih terbatasnya porsi pendanaan iklim yang dialokasikan untuk kebutuhan kelautan.

Karena itu, lembaga dan mitra internasional diajak mempermudah akses terhadap pembiayaan biru (blue finance), termasuk melalui COP31 Climate Implementation Bridge. Untuk menerjemahkan komitmen tersebut menjadi aksi, Presidensi COP31 juga memperkenalkan Regional and International Cooperation for Ocean and Seas Initiative.

Inisiatif ini bertujuan memperkuat kerja sama antarnegara dalam melindungi laut dan pesisir, memperluas akses data kelautan dan sistem peringatan dini, memulihkan ekosistem laut, serta menyiapkan proyek pesisir yang dapat menarik investasi.

Inisiatif tersebut menargetkan pemulihan sedikitnya 20 persen kawasan pesisir prioritas yang terdegradasi pada 2035. Target lainnya mencakup dukungan terhadap energi maritim yang lebih bersih dan pelabuhan hijau, peningkatan investasi berketahanan iklim di sektor pelayaran dan pariwisata, serta perluasan sistem peringatan dini bagi masyarakat pesisir yang rentan.

Presidensi COP31 juga membawa Marine Litter Action Platform ke forum internasional. Platform yang diluncurkan dalam Trabzon Oceans and Seas Summit pada September 2026 tersebut bertujuan memperluas penerapan solusi penanganan sampah laut dengan menghubungkan negara dan proyek dengan keahlian, pengetahuan, serta pendanaan.

Inisiatif tersebut memanfaatkan pengalaman Turki dalam program Zero Waste untuk mendorong pengendalian pencemaran laut. Turki dan Australia turut memperkuat kerja sama untuk melindungi laut dan masyarakat pesisir.

Kedua negara berupaya membuka akses pendanaan yang lebih besar bagi proyek kelautan dan pesisir, terutama di negara-negara kepulauan kecil berkembang (Small Island Developing States). Kedua negara juga mempertemukan ilmuwan dan pengambil kebijakan untuk membahas peran Antarktika dalam sistem iklim global.

Kajian ilmiah mengenai Antarktika dinilai penting untuk memahami perubahan yang memengaruhi laut dan masyarakat di berbagai kawasan. Direktur Jenderal Pengelolaan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki, Fatih Turan, mengatakan Pakta Antalya menerjemahkan komitmen bersama untuk melindungi laut menjadi rencana aksi konkret.

Di kawasan Mediterania yang menjadi salah satu wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim, menurut dia, ancaman seperti pemanasan laut, pencemaran, dan erosi pesisir hanya dapat diatasi melalui solidaritas lintas negara.