Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah mewajibkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam setiap proyek yang direalisasikan dari komitmen kerja sama ekonomi Indonesia di forum internasional, termasuk Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah juga perlu menetapkan target pengadaan lokal yang terukur untuk memastikan UMKM dan pemasok domestik memperoleh kesempatan terlibat dalam proyek tersebut.
Ia mengatakan komitmen kerja sama dan kesepakatan ekonomi Indonesia senilai 86,8 miliar dolar AS yang diperoleh melalui rangkaian APEC perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang memastikan manfaatnya turut dirasakan pelaku usaha domestik.
Dari nilai tersebut, sekitar 71,8 miliar dolar AS berasal dari nota kesepahaman (MoU) Indonesia-China, sedangkan rencana kesepakatan bisnis mencapai 15 miliar dolar AS.
Porsi terbesar kerja sama dengan China antara lain berasal dari rencana pengembangan sepuluh lokasi awal kota pintar senilai sekitar 50 miliar dolar AS.
Menurut Yusuf, komposisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama masih didominasi investasi padat modal yang belum secara langsung membuka akses pasar bagi UMKM. Terlebih, sebagian besar komitmen masih berupa nota kesepahaman yang belum mengikat.
“Manfaatnya baru terasa jika proyek tersebut melibatkan pemasok lokal dan memperkuat hubungan dagang kedua negara,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia menilai setiap nota kesepahaman yang berlanjut ke tahap proyek perlu disertai kewajiban kemitraan dengan UMKM dan target pengadaan barang maupun jasa dari pemasok lokal yang terukur.
Ia memaparkan proyek kota pintar dan ekspansi manufaktur Hisense, misalnya, dapat menetapkan porsi pengadaan dari UMKM serta pemasok domestik.
“Realisasinya perlu dipublikasikan secara berkala agar keterlibatan UMKM tidak berhenti sebagai komitmen administratif,” kata dia.
Ia menilai tanpa pengaturan tersebut, proyek investasi justru berisiko meningkatkan impor barang modal dan bahan baku dari China, sementara keterlibatan industri dalam negeri masih terbatas.