
Sumber gambar, Nurphoto via Getty Images
Meski diklaim bertujuan melindungi hak pekerja, berbagai pihak khawatir dan meragukan pengelolaan dana cadangan pesangon melalui lembaga baru pemerintah. Salah satu kekhawatiran adalah uang tersebut justru menguap seperti yang terjadi pada kasus korupsi dana pensiun.
Perihal dana cadangan pesangon ini muncul dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan (UUPK) yang disahkan pada awal Oktober lalu.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagaakerjaan, Indah Anggoro Putri, berkata regulasi ini memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja.
Dana cadangan pesangon ini diatur agar tidak ada lagi persoalan perusahaan yang tidak membayarkan hak pekerjanya usai pemutusan hubungan kerja.
Untuk itu pula, pengelolaannya akan dilakukan pemerintah melalui lembaga pengelola yang belum ditunjuk hingga kini. Perusahaan diberi waktu sampai Oktober 2027 untuk mulai memindahkan dana pesangon yang disiapkannya kepada pemerintah.
Bayu dan Sienna, pekerja swasta di Jakarta, ragu dengan hal ini. Alih-alih membuat aturan dengan sanksi tegas pada perusahaan yang mangkir membayar, langkah pemerintah ini justru dianggap mengkhawatirkan.
"Lembaganya belum ada, tapi perusahaan sudah dikasih deadline harus serahin ke pemerintah. Janggal ya jadinya. Niatnya melindungi, tapi kok kami takutnya jadi korban ya," ucap Sienna.
Dosen ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, juga mendorong transparansi dari pemerintah terkait siapa pengelola, skema, dan jaminan keamanannya.
Apa itu dana cadangan pesangon?
Akhir dari Whatsapp
Berdasarkan undang-undangnya, dana cadangan pesangon ini merupakan dana yang harus disediakan oleh pengusaha sebagai persiapan apabila ada pemutusan hubungan kerja di kemudian hari.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagaakerjaan, Indah Anggoro Putri, keberadaan dana cadangan pesangon ini agar tidak ada lagi pekerja yang tidak menerima haknya ketika diputus hubungan kerjanya.
Dana cadangan pesangon ini tercantum pada Pasal 253 UU No27/2026 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja.
(2) Tujuan penyediaan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan selalin memasuki usia pensiun dan pekerja/buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun.
(3) Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah.
(4) Ketentuan ini dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil menengah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon diatur dengan Peraturan Pemerintah
(6) Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usahan, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin berusaha.
(7) Ketentuaan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Apa pendapat pekerja?
Bayu, pekerja swasta di Jakarta, terkena pemutusan hubungan kerja pada Agustus 2025. Hingga saat ini, ia baru menerima sekitar 40%-50% dari keseluruhan pesangon yang semestinya diterimanya.
"Di Surat Perjanjian, perusahaan bilang cicilan dibayar tiap akhir bulan. Kenyataannya, suka-suka. Hitungan pesangon yang diperoleh sesuai dengan aturan, tapi cicilannya itu yang suka-suka," tutur Bayu.
Dia bercerita rekan-rekannya yang diberhentikan pada gelombang awal memperoleh pesangon dengan skema cicilan tiga sampai empat kali. Gelombang berikutnya dicicil selama satu tahun.
"Di tengah jalan, dibuat lagi perjanjian baru. Pembayarannya Rp8 juta per bulan. Jadinya, makin besar pesangonnya, makin lama lunasnya. Dan ini tetap ada peluang berubah lagi dengan dalil mengikuti kemampuan perusahaan. Yang kenyataannya pasti makin kacau nanti," ungkap Bayu.
Perubahan perjanjian baru ini juga menyasar semua orang yang belum mendapat pesangon.
"Misal ada yang PHK per Januari 2025, pesangonnya Rp120 juta. Perjanjian awalnya cicilan satu tahun, tidak pakai ketentuan berapa per bulan. Harusnya lunas Desember 2025. Tapi sejak Juni atau Juli 2025, kena perjanjian baru, jadi ikut Rp8 juta per bulan. Otomatis jadi molor lagi lunasnya."
Sejak hubungan kerjanya diputus, Bayu sudah menerima 14 kali cicilan pesangon yang dibayarkan tiap bulan. Meski ada juga bulan-bulan tertentu yang pembayarannya diangsur beberapa kali.
Seperti untuk periode Desember 2025, cicilan pesangon dibayarkan dengan tiga kali tahap pada 22, 27, 30 Januari 2026. Ini juga terulang pada pembayaran periode April 2026 dan September 2026.

Sumber gambar, Bloomberg via Getty Images
Gugatan terhadap pengadilan sempat dilayangkan koleganya dan menang. Namun sampai kini, perusahaan tetap tidak mematuhi keputusan tersebut.
Langkah pemerintah mengatur dana cadangan pesangon tidak serta merta membuatnya lega.
"Kalau pengelolaan pesangon oleh pemerintah benar-benar jadi kewajiban dan ada sanksi tegasnya kalau ingkar, mungkin bisa jadi harapan korban PHK seperti kami. Tapi kalau ujung-ujungnya ada klausul "sesuai kemampuan perusahaan", saya sih tak berani berharap apa-apa," kata Bayu.
Dia pun memberikan gambaran mengenai iuran BPJS Ketenagakerjaan dari pemotongan gaji karyawan yang tidak disetorkan perusahaan, tapi tidak pernah ada sanksi.
"Pemerintah sepertinya tidak mungkin tidak tahu. Minimal ada BPJS, ada disnaker, yang seharusnya tahu. Jadi kalau sekarang pemerintah mau ambil alih pengelolaan pesangon, saya sih tidak percaya ada manfaatnya buat kami," tutur Bayu.
"Yang dibutuhkan itu regulasi yang sanksinya jelas. Selama ini kan pengusaha bebas mau buat pelanggaran macam apa pun."

Sumber gambar, Bloomberg via Getty Images
Sienna, pekerja swasta di Jakarta, saat ini masih bekerja di kantornya. Akan tetapi, isu PHK tengah santer di tempatnya mencari nafkah.
Menurut dia, kantornya mulai gencar memutus hubungan kerja para karyawan tetap sejak dua tahun lalu. Mereka digantikan oleh pekerja dengan perjanjian waktu tertentu yang honornya tentu lebih murah dan tidak banyak memakan tunjangan.
Sienna yang sudah lima tahun bekerja pun merasa was-was dengan situasi ini, meski selama ini kantornya belum pernah ada masalah terkait pembayaran pesangon.
"Dari teman-teman yang sudah keluar, pembayaran pesangonnya lancar. Bahkan yang dapat tawaran pensiun dini juga uangnya langsung cair hanya beberapa waktu setelah tanda tangan. Tapi kan kita tetap tidak tahu ya ke depan gimana," kata Sienna.
Apalagi saat mendengar kabar dana cadangan pesangon wajib dikelola pemerintah, Sienna justru makin cemas. Baginya pengelolaan di tangan pemerintah yang saat ini sedang bermasalah dengan keuangan juga, justru membuatnya sulit percaya.
"Harapannya tentu enggak kena PHK. Tapi ini kan seperti lagi nunggu giliran antre aja. Kalau terus dialihkan si pesangon ini ke pemerintah, jujur trust issue sih. Yang selama ini, teman-teman sebelumnya lancar malah nanti enggak jelas duitnya ke mana sama pemerintah," ucap Sienna.
Dia pun menyinggung kasus Jiwasraya dan kasus Asabri yang merugikan para nasabah yang dana pensiunnya berada di sana.
Bukan tidak mungkin dana cadangan pesangon ini bisa bernasib serupa mengingat pengawasannya juga tidak dijelaskan oleh pemerintah.
Apa kata asosiasi pengusaha?
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, berkata hal yang perlu dicermati dalam rencana pembentukan lembaga pengelola dana cadangan pesangon ini bukan hanya pada siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola.
Namun, bagaimana mekanisme tersebut dirancang agar benar-benar memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan.
Tumpang tindih yang dimaksudnya berkaitan dengan beleid lain. Antara lain, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Bob menilai berpotensi ada silang sengkarut regulasi yang dapat membuat perlindungan pekerja tidak berjalan secara konsisten.
Saat ini, perusahaan telah berkontribusi dalam berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Bob lebih memilih pemerintah memperkuat JKP daripada membuat program baru.
Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun. Menurut dia, kehadiran dana cadangan pesangon perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun.
"Pesangon memiliki karakteristik berbeda dari pensiun karena kebutuhan pembayarannya dapat timbul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja," kata Bob.
Dunia usaha, lanjut dia, juga mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga baru apabila fungsi pengelolaan dan perlindungan pekerja masih dapat dioptimalkan melalui infrastruktur yang sudah tersedia.
"Penggunaan infrastruktur program yang sudah ada perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi desain kebijakan, sehingga perlindungan pekerja tidak selalu harus ditempuh melalui penambahan skema dan kelembagaan baru," ujar Bob.
Sedangkan terkait kewajiban perusahaan menyetor ke pemerintah, Bob bilang bisa berdampak terhadap likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan sehingga langkah ini perlu dikaji secara mendalam.
"Kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel, dan memiliki pengawasan yang memadai," tutur Bob.

Sumber gambar, Nurphoto via Getty Images
Dia pun mendorong agar pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada, serta melibatkan seluruh pihak yang terdampak akan kebijakan ini, termasuk dunia usaha, dalam pembahasan desain kebijakan secara substantif.
"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan sekadar pembentukan lembaga pengelola baru."
Bob juga menyadari kasus yang terjadi pada Asabri dna Jiwasraya juga menjadi alarm tersendiri dan menjadi bentuk kewaspadaan dari pengusaha juga agar tidak harus menanggung risiko besar saat diwajibkan menyerahkan dana cadangan pesangon.
Apa kata pakar ketenagakerjaan soal dana cadangan pesangon?
Dosen ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, berpendapat tujuan skema dana cadangan pesangon ini secara umum terlihat bagus dan ideal karena ingin melindungi pekerja. Sebab, selama ini ada banyak perusahaan yang tidak memiliki uang untuk membayar pesangon.
Apalagi ketika alasan pemutusan hubungan kerjanya adalah perusahaan tutup, bangkrut, atau pailit sehingga aset perusahaan juga tidak cukup untuk membayar pesangon.
"Dalam konteks itu, dana cadangan pesangon ini menjadi ide yang baik sebenarnya untuk perlindungan pekerja. Problemnya adalah memang ketika adanya pasal yang kemudian menyebutkan bahwa dana cadangan pesangon ini wajib untuk dikelola oleh lembaga pemerintah ini menjadi menimbulkan pertanyaan," kata Nabiyla.
Sosialisasi Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut dia, juga tidak menunjukkan lembaga mana yang kemudian bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana cadangan pesangon yang dikumpulkan dari perusahaan ini.
"Jadi memang ada risiko dan ada kekhawatiran yang menurut saya masuk akal dimiliki oleh pekerja maupun oleh pengusaha. Siapa yang kemudian bertanggung jawab memegang dana ini? Apakah kemudian menjadi skema money grab karena pemerintah sedang membutuhkan dana segar untuk kemudian dikelola dan diputar? Ini harus dijawab oleh pemerintah," ujar Nabiyla.
Persoalannya, tanpa ada mekanisme akuntabilitas yang jelas maka gagasan dana cadangan pesangon yang dikelola pemerintah ini akan sangat kontradiktif dengan harapan awal untuk melindungi pekerja.
Ia menambahkan pemerintah punya waktu satu tahun untuk mematangkan rencana ini dan mengatur lebih detil dalam regulasi turunan.
"Pemerintah punya nih waktu maksimal satu tahun untuk menggodok benar-benar bagaimana mekanisme dana cadangan pesangon. Dalam konteks ini, yang perlu dipastikan adalah pembuatan peraturan ini juga harus meaningful participation, baik dari pekerja dan pengusaha," ucap Nabiyla.
"Karena tanpa adanya meaningful participation dalam pembuatan peraturan teknis ini, dia akan menjadi sangat sepihak lagi dalam pembuatan peraturan pelaksana."
Kemenaker sempat menyinggung skema dana cadangan pesangon ini sudah diterapkan di Singapura dan sebagian negara-negara di Eropa.
Nabiyla pun menanggapinya. Praktik di negara lain yang kemudian dikelola oleh lembaga pemerintah berbentuk jaminan sosial seperti yang sudah ada selama ini di Indonesia. Ada juga dengan konsep mirip asuransi yang dipegang oleh perusahaan asuransi swasta.
"Tapi kebanyakan negara tidak banyak sebenarnya yang menggunakan mekanisme dana cadangan pesangon karena kan memang tidak semua negara memiliki logika pesangon seperti logika pesangon di Indonesia yang mana pesangonnya 100% ditanggung oleh pengusaha," tutur Nabiyla.
"Di banyak negara, ada mekanisme unemployment benefit yang menjadi tanggung jawab negara yang mana kalau di Indonesia sebenarnya mirip dengan ketentuan soal jaminan kehilangan pekerjaan tapi biasanya kalau di negara-negara welfare state, ketentuan dan manfaatnya lebih besar."
