Politik

Dari pesisir ke panggung iklim, diplomasi karbon biru Indonesia

Dari pesisir ke panggung iklim, diplomasi karbon biru Indonesia
Kepemimpinan itu akan memperoleh pengakuan apabila potensi mangrove dan padang lamun berubah menjadi ekosistem yang terlindungi, pengurangan emisi yang terverifikasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mulai membawa kekayaan ekosistem pesisir ke panggung diplomasi iklim melalui pengembangan proyek karbon biru.

Peluncuran tiga proyek mangrove dan padang lamun pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, menjadi langkah untuk menghubungkan potensi ekologis dengan pembiayaan dan kerja sama internasional.

Langkah tersebut membuka peluang bagi Indonesia memperluas kontribusi dalam penanganan perubahan iklim dunia. Mangrove dan padang lamun mampu menyimpan karbon sekaligus melindungi wilayah pesisir.

Namun, mengubah keunggulan alam menjadi kekuatan diplomasi membutuhkan pembuktian ilmiah, tata kelola yang kredibel, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan Indonesia tidak cukup ditentukan oleh luas ekosistem atau besarnya potensi karbon. Kepercayaan mitra internasional bergantung pada kemampuan membuktikan pengurangan emisi, menjaga kelestarian kawasan, dan memastikan masyarakat pesisir memperoleh manfaat dari pengelolaannya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare padang lamun dengan potensi simpanan hingga 3,4 gigaton karbon.

Besarnya sumber daya tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam upaya perlindungan ekosistem karbon biru dunia.

Pada 2026, Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045. Dokumen itu mencakup lima pilar, yakni kebijakan dan regulasi, kelembagaan, data dan ilmu pengetahuan, pendanaan, serta pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakannya menghubungkan perlindungan alam, kontribusi iklim, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Peta jalan itu penting karena potensi simpanan karbon tidak otomatis menjadi unit karbon yang dapat diperdagangkan. Setiap proyek membutuhkan data dasar, metodologi penghitungan, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Hasilnya juga harus tercatat dalam sistem nasional serta memenuhi ketentuan kerja sama karbon yang berlaku.

Kesiapan ilmiah masih menjadi pekerjaan penting, terutama untuk padang lamun. Dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang disampaikan kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) telah mencantumkan mangrove dalam inventarisasi dan agenda mitigasi emisi.

Untuk padang lamun, pemerintah masih mengembangkan pemetaan nasional, metodologi penghitungan emisi gas rumah kaca, dan identifikasi potensi mitigasi untuk integrasi dalam NDC mendatang.

Perkembangan proyek di COP31 memperlihatkan upaya menerjemahkan potensi tersebut. Pemerintah meluncurkan tiga inisiatif di Kalimantan Utara, Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur.