Wakil Ketua DPR mengaku pihaknya banyak menerima usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming jelang masuk masa sidang DPR pada Selasa (10/11).
Menurut Dasco, usulan itu disampaikan sejumlah pihak mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
"Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).
"Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," imbuhnya.
Meski begitu, Dasco mengaku pihaknya belum membahas usulan tersebut secara resmi dalam rapat pimpinan lewat musyawarah lintas fraksi.
Di sisi lain, lanjut dia, pihaknya juga masih menunggu salinan resmi dan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) terkait putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran.
"Nah oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI," kata Dasco.
Putusan kasasi MA pada Jumat (30/11), telah menyatakan surat keterangan penyeteraan pendidikan Gibran, yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024, tidak sah.
Putusan kasasi MA, menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang mengaku tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Sementara dalam petitum gugatannya, Subhan Palal mengajukan 4 poin. Pertama, meminta hakim mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga, memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Keempat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. MA dalam putusan kasasi mengabulkan semua petitum.
"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," tulis amar putusan kasasi dari MA.