Politik

Dasco Respons Dukungan Namanya sebagai Kandidat Wakil Presiden: Itu Dinamika

Dasco Respons Dukungan Namanya sebagai Kandidat Wakil Presiden: Itu Dinamika

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi dukungan sejumlah pihak yang mendorong namanya menjadi kandidat wakil presiden untuk mengisi kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Dia menyebut dukungan tersebut sebagai dinamika politik dan meminta semua pihak menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang pertama saya sampaikan bahwa sekali lagi, hak dalam pengusulan calon wakil presiden itu yang diatur dengan undang-undang adalah hak penuh daripada Bapak Presiden," kata Dasco, Rabu (18/11/2026).

Dia menilai, munculnya berbagai dukungan terhadap nama-nama tertentu merupakan bagian dari dinamika politik. Namun, menurut dia, proses pengisian jabatan wakil presiden tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

"Oleh karena itu, soal tadi yang disampaikan soal dukung-mendukung dan lain-lain itu adalah dinamika, tapi marilah kita sama-sama menghormati apa yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden kita sesuai dengan undang-undang yang ada dan mekanisme yang berlaku di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Demikian," katanya.

Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan tenggat tersebut telah disepakati dalam rapat gabungan MPR yang membahas perubahan jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Disinggung apakah boleh Prabowo mengajukan satu nama saja, Muzani menegaskan, Presiden harus mengajukan dua nama cawapres. Di mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Namanya harus dua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar," katanya.

Di sisi lain, MPR RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pelantikan Wakil Presiden terpilih yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 kini diundur menjadi 9 Desember 2026.