JAKARTA — Kanselir Jerman Friedrich Merz menghadapi tuduhan pemerasan politik dari sesama pemimpin negara Uni Eropa setelah mengancam akan menghambat kesepakatan anggaran jangka panjang blok tersebut. Perselisihan dipicu tuntutan Merz agar seluruh negara anggota, tanpa pengecualian, ikut menanggung kebutuhan pembiayaan Ukraina yang diperkirakan menghadapi kekurangan dana sebesar 70 miliar euro pada 2027.
Perdana Menteri Slovakia Robert Fico secara terbuka menuding Merz menggunakan kekuatan ekonomi Jerman untuk menekan negara-negara sahabat yang menolak tambahan pembiayaan bagi Kyiv. Tuduhan tersebut disampaikan ketika Fico menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis di Bratislava, Selasa (10/11/2026).
"Apa yang dilakukan Kanselir Federal merupakan contoh nyata pemerasan, dan saya menolaknya," kata Fico sebagaimana dilaporkan Euronews pada Selasa (10/11/2026).
Fico menegaskan Slovakia merupakan negara berdaulat yang memiliki hak menentukan kebijakan luar negeri dan anggarannya sendiri. Ia memperingatkan bahwa Bratislava mempunyai hak veto yang sama dengan Berlin dalam pengambilan keputusan anggaran Uni Eropa.
"Kami memiliki hak veto yang sama dengan Kanselir Federal Jerman," ujar Fico.
Menurut laporan N-TV Jerman, Fico juga menyatakan tidak akan tunduk pada tekanan tersebut. Ia menegaskan pemerintah Slovakia mempunyai pandangan tersendiri mengenai konflik Rusia-Ukraina dan mekanisme pembiayaan yang harus ditanggung negara-negara Eropa.
Perselisihan itu memperlihatkan keretakan baru dalam hubungan negara-negara Uni Eropa yang selama ini berusaha mempertahankan dukungan terhadap Ukraina. Perbedaan kepentingan semakin menonjol ketika pembiayaan perang dan kebutuhan domestik mulai memengaruhi perundingan anggaran bersama.
Jerman Ancam Hambat Anggaran Uni Eropa
Ketegangan bermula setelah Merz mengirim surat kepada Presiden Dewan Eropa António Costa. Dalam dokumen yang diperoleh Reuters dan Financial Times, Merz menghubungkan persetujuan anggaran Uni Eropa periode 2028–2034 dengan komitmen seluruh anggota memberikan dukungan keuangan tambahan kepada Ukraina.
Merz menilai pembiayaan Ukraina selama ini ditanggung secara tidak merata oleh negara-negara anggota. Karena itu, Berlin menginginkan pembagian beban yang lebih adil sebelum pembahasan persoalan keuangan lainnya dilanjutkan.
"Komitmen bersama bahwa kita semua, tanpa pengecualian, akan berkontribusi secara adil untuk menutup kekurangan ini merupakan prasyarat penting," tulis Merz dalam surat tersebut, sebagaimana dikutip Reuters.
Merz juga menyebut dukungan terhadap Ukraina berkaitan langsung dengan keamanan kolektif Eropa. Menurutnya, tanggung jawab mempertahankan keamanan kawasan harus tercermin dalam kontribusi keuangan seluruh anggota Uni Eropa.
Sikap tersebut memunculkan persoalan baru karena persetujuan kerangka anggaran jangka panjang Uni Eropa membutuhkan suara bulat seluruh negara anggota. Artinya, Jerman maupun Slovakia memiliki kemampuan menghambat kesepakatan apabila menolak rancangan yang diajukan.
Dalam laporan Berliner Zeitung, Selasa (10/11/2026), pemerintah Slovakia dan Republik Ceko menolak pengaitan dua persoalan yang mereka anggap berbeda. Kedua negara mempertanyakan alasan pembahasan anggaran tujuh tahunan harus bergantung pada persetujuan bantuan tambahan kepada Ukraina.
Empat Negara Menentang Tuntutan Merz
Penolakan terhadap strategi Merz tidak hanya datang dari Slovakia dan Republik Ceko. Hungaria serta Bulgaria juga menyampaikan keberatan terhadap rencana pembiayaan tambahan Ukraina yang berpotensi menambah beban utang negara anggota.
Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babiš mengingatkan bahwa ancaman memblokir anggaran Uni Eropa justru dapat menghambat pembiayaan yang ingin disalurkan kepada Ukraina.
Babiš juga menyinggung rancangan anggaran jangka panjang yang telah menyediakan kemungkinan dukungan hingga 100 miliar euro untuk Ukraina. Namun, alokasi tersebut baru berlaku untuk periode mulai 2028, sehingga tidak secara langsung menyelesaikan kebutuhan dana Kyiv pada 2027.
Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria Péter Magyar menyampaikan keberatan ketika bertemu Merz di Berlin pada Selasa (10/11/2026).
Magyar menjelaskan bahwa Hungaria menghadapi persoalan defisit anggaran yang harus diselesaikan pemerintahannya. Karena itu, Budapest tidak dapat menyetujui penerbitan utang baru bernilai miliaran euro tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal domestik.
Meski menolak pengaitan pembiayaan Ukraina dengan anggaran Uni Eropa, Magyar tidak menggunakan istilah pemerasan sebagaimana disampaikan Fico.
"Saya tidak menganggap ini sebagai pemerasan," kata Magyar dalam konferensi pers bersama Merz.
Namun, ia mempertanyakan pesan politik yang muncul apabila pembahasan anggaran bersama dikaitkan dengan kebijakan lain yang belum memperoleh persetujuan seluruh anggota.
Perdana Menteri Bulgaria Rumen Radev juga menyampaikan keberatan terhadap kemungkinan keterlibatan negaranya dalam pinjaman tambahan bagi Ukraina. Ia mengacu pada tingginya defisit anggaran Bulgaria, tetapi menegaskan negaranya tetap mendukung Ukraina melalui bentuk bantuan lain, termasuk pasokan energi.