Antalya, Turki (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengingatkan negara maju untuk merealisasikan pendanaan iklim, sebagaimana tercantum dalam New Collective Quantified Goal (NCQG) dan Peta Jalan Baku menuju Belém.
"Negara-negara maju harus memimpin dalam memenuhi target New Collective Quantified Goal (NCQG), yakni menyediakan pendanaan sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035, serta mendukung transfer teknologi," kata Hashim dalam pidatonya pada Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Hashim menilai setiap negara tidak bisa membangun ketahanan jangka panjang sendirian karena memiliki kapasitas yang berbeda.
Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata agar tidak ada negara yang terhambat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, baik karena kurangnya pendanaan maupun teknologi.
Menurut dia, Peta Jalan Baku menuju Belém, yang menargetkan pendanaan sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035, pun harus diterjemahkan menjadi aksi nyata, sebagaimana disorot oleh Konferensi PBB Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan.
"Untuk itu, Indonesia membuka seluruh jalur pembiayaan iklim, termasuk melalui instrumen penetapan harga karbon. Tahun ini, Indonesia telah membentuk Sistem Registri Nasional untuk Unit Karbon serta peraturan pelaksanaan di tingkat sektoral," ucapnya.
Dia juga mengatakan bahwa pembiayaan iklim harus mudah diakses, terjangkau, dan selaras dengan prioritas nasional. Menurutnya, kerja sama harus menghormati kondisi masing-masing negara dan menghasilkan capaian nyata.
"Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra dalam semangat saling menghormati dan tanggung jawab bersama," ujarnya.
Hashim pun mengajak perwakilan setiap negara untuk menjadikan COP31 sebagai konferensi yang dikenang bukan karena semakin banyak janji yang disampaikan, melainkan karena keberhasilannya mengubah rencana menjadi aksi nyata.