Tantangan penurunan AKI semakin kompleks karena terdapat disparitas antarwilayah
Jakarta (ANTARA) - The Indonesian Institute (TII) menilai disparitas akses pelayanan kesehatan antarwilayah menjadi salah satu tantangan dalam upaya Indonesia menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menuju target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Peneliti Bidang Sosial TII Made Natasya Restu Dewi Pratiwi dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan ketimpangan akses tersebut terlihat dari masih tingginya AKI di sejumlah wilayah dibandingkan angka nasional.
“Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, AKI Indonesia masih mencapai 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup, sementara target SDGs 2030 adalah 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Dari angka tersebut Indonesia masih tertinggal jauh. Tantangan penurunan AKI semakin kompleks karena terdapat disparitas antarwilayah," katanya.
Ia mencontohkan Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua mencatat AKI sebesar 317 kematian per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata nasional.
Menurut dia, tingginya AKI tidak hanya berkaitan dengan komplikasi kehamilan dan persalinan, tetapi juga keterbatasan akses dan transportasi menuju fasilitas kesehatan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, hambatan pembiayaan, serta rendahnya literasi kesehatan.
Kondisi tersebut, lanjut Natasya, dapat semakin menyulitkan perempuan yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan untuk memperoleh pelayanan maternal yang aman dan berkualitas.
Selain faktor geografis, Natasya mengatakan norma sosial juga dapat memengaruhi akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, terutama ketika keputusan untuk memeriksakan kehamilan, memilih tempat persalinan, atau memperoleh penanganan medis saat terjadi komplikasi, masih bergantung pada persetujuan suami atau anggota keluarga.
“Melalui berbagai faktor ini, risiko kematian ibu semakin berpotensi terjadi karena dapat menimbulkan fenomena ‘tiga terlambat’, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat,” ucap Natasya.
Untuk mengatasi disparitas tersebut, pihaknya mendorong penguatan pemerataan tenaga kesehatan, penyediaan transportasi rujukan yang aksesibel, serta pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan hingga evaluasi program penurunan AKI.
Ia juga menilai ketersediaan data kesehatan ibu dan anak yang terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan kondisi sosial, diperlukan agar kebijakan dapat lebih tepat menyasar kelompok perempuan yang selama ini menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan.