Direktorat Jenderal Pajak () akan mempererat kerja sama dengan untuk menangani modus penghindaran seperti transfer pricing hingga manipulasi faktur (misinvoicing) yang bisa merugikan penerimaan negara.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kerja sama tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan DJP dan instansi terkait.
Salah satu langkah yang dibahas adalah pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi di kedua negara.
"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura. Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit," ujar Bimo dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Kamis (12/11).
Selain kerja sama dengan Singapura, DJP juga berkolaborasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menekan praktik underinvoicing dan transfer pricing.
Dalam hal ini, DJP mendukung rekonsiliasi data ekspor-impor yang dilakukan DSI, bahkan sebelum proses ekspor berlangsung.
Langkah tersebut bertujuan mendeteksi dan mencegah potensi manipulasi nilai transaksi sejak awal.
"Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," ujar Bimo.
Bimo sebelumnya mengungkapkan kerja sama Indonesia dan Singapura juga diarahkan untuk menciptakan persaingan pajak yang lebih adil.
"Ada niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas tiga hal. Pertama, penyelesaian bersama terkait karhutla. Kedua, transfer pricing. Ketiga, misinvoicing. Ini sudah menjadi isu antarnegara, bahasanya untuk keadilan pemajakan dan persaingan pajak yang adil," ujar Bimo pada pekan lalu.
Menurut Bimo, praktik transfer pricing dan manipulasi pembebanan biaya dapat menggerus laba perusahaan yang dilaporkan di Indonesia.
Salah satu modus yang menjadi perhatian DJP adalah pembebanan biaya pemasaran dalam jumlah besar sehingga perusahaan seolah-olah mengalami kerugian di dalam negeri, sementara keuntungan dialihkan ke negara lain.
"Dilarikan laba ke sana, di kita dibebankan biaya. Di kita dibebankan marketing fee banyak sekali yang akhirnya menjadi merugi di sini," ujarnya.
Kerja sama tersebut juga akan membahas konsekuensi terhadap praktik investasi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Bimo menyebut pembahasan mencakup kemungkinan perumusan sanksi antarnegara apabila diperlukan.
Sebagai informasi, transfer pricing merupakan penetapan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini menjadi perhatian otoritas pajak apabila digunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.
Sementara itu, underinvoicing merupakan praktik mencantumkan nilai faktur lebih rendah daripada nilai transaksi sebenarnya. Praktik tersebut dapat mengurangi nilai penghasilan yang dilaporkan dan pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan.