Nasional

DKPP Kota Madiun libatkan Kejaksaan awasi penyaluran bantuan pupuk

DKPP Kota Madiun libatkan Kejaksaan awasi penyaluran bantuan pupuk

Madiun (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun, Jawa Timur melibatkan Tim Pendampingan Hukum (TPH) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun dalam mengawasi penyaluran bantuan pupuk untuk para petani di wilayah setempat guna menghindari penyelewengan.

Kepala DKPP Kota Madiun Jemakir di Madiun, Kamis, mengatakan pendampingan hukum dari tim Kejari setempat dilakukan sejak saat pengadaan, penyaluran, hingga evaluasi setelah pelaksanaan penyaluran. Bantuan pupuk yang diberikan adalah pupuk NPK dan hayati, di luar pupuk subsidi dari pusat.

"Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi penyaluran bantuan pupuk NPK sebanyak 54.615 kilogram dan pupuk hayati sebanyak 24.200 kilogram telah mencapai 100 persen," ujarnya.

Bantuan pupuk dari pemda tersebut telah disalurkan kepada 1.273 petani yang tergabung dalam 34 Kelompok Tani Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang tersebar di 20 kelurahan di Kota Madiun.

Ia menjelaskan bahwa bantuan pupuk tersebut bertujuan untuk dimanfaatkan secara optimal oleh petani dalam rangka meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil produksi pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Hal itu karena pertanian di Kota Madiun dihadapkan dengan tantangan luas lahan yang terbatas, yakni saat ini tercatat mencapai sekitar 813,97 hektare.

Adapun, dilibatkannya tim Kejari Kota Madiun dalam distribusi dan evaluasi pupuk tersebut sebagai wujud tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam penyaluran.

Jemakir menambahkan juga dilaksanakan pemeriksaan barang hasil pengadaan di Terminal Kargo Kota Madiun bersama Tim Pendamping Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Hal itu guna memastikan bantuan sesuai spesifikasi dan siap disalurkan kepada penerima manfaat.

Melalui sinergi dan pendampingan hukum tersebut, DKPP Kota Madiun bersama Kejaksaan Negeri terus memperkuat koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan bantuan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.