Politik

DKPP Sidangkan Aduan terhadap KPU soal Syarat Pencalonan Gibran 23 November

DKPP Sidangkan Aduan terhadap KPU soal Syarat Pencalonan Gibran 23 November
Jakarta -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera menyidangkan aduan terhadap KPU terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Rencananya sidang digelar Senin, 23 November 2026.

"Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara," kata Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Heddy menjelaskan, dua aduan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam rapat verifikasi materiil pada 4 November 2026. Kedua aduan tersebut masing-masing disampaikan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil.

"Keduanya telah dilimpahkan menjadi perkara ke Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026 yang teregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026," jelasnya.

Selanjutnya, dua aduan lainnya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 10 November 2026. Aduan tersebut disampaikan oleh Paman Nurlette dan Novi Manaban yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026, serta Denny Indrayana dkk yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026.

Dia mengatakan keempat perkara tersebut akan diperiksa secara bersamaan dalam satu rangkaian persidangan. Heddy mengatakan hal itu dilakukan karena terdapat kesamaan pihak teradu dan pokok aduan yang saling beririsan.

Pemeriksaan akan berlangsung dalam empat agenda, yakni mendengarkan pokok aduan dari pengadu dan jawaban teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait, mendengarkan keterangan saksi sekaligus memeriksa alat bukti, serta mendalami keterangan para pihak.

"Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026," ucapnya.

Sementara itu, Heddy mengatakan satu aduan lainnya yang disampaikan oleh Ibnu Jandi dinyatakan gugur. Sebelumnya, aduan tersebut berstatus belum memenuhi syarat (BMS) pada tahap verifikasi administrasi.

Aduan ke DKPP

Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengadukan para komisioner KPU RI ke DKPP. Laporan itu disampaikan Denny bersama KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing.

Menurut mereka, Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 adalah selundupan. Ia menyinggung soal pasal manipulatif.

"Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ruang publik sekarang masih dipenuhi dengan soal-soal terkait ijazah," kata Denny seusai membuat aduan di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).

Denny menyebutkan aduan itu merupakan kelanjutan setelah ada putusan MK terhadap gugatan yang mereka ajukan. Menurut dia, persoalan syarat pendidikan Gibran belum tuntas.

"Kami punya ikatan sejarah dan punya tanggung jawab moral untuk tetap melanjutkan perjuangan. Karena kalau teman-teman ingat di hari Selasa ketika hari pembacaan putusan minggu lalu, saya mengatakan ini perjuangan belum selesai. Perjuangan belum usai," jelasnya.

Mereka menuding KPU melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Dia mengungkit perdebatan antara anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim soal pasal itu.

"Teman-teman sekarang melihat diskusi, perdebatan antara mantan komisioner KPU dengan anggota Komisi II DPR terkait bahwa tidak ada itu pembahasan Pasal 18 ayat (3)," jelasnya.