Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu berupaya merumuskan sistem kepemiluan yang terbaik.
"Kita ini kan sekarang sudah memasuki tahun ke-28, (menuju red.) ke-29 era reformasi. Kita telah melaksanakan enam kali pemilu," kata Doli Kurnia di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Doli Kurnia di sela seminar nasional sebagai rangkaian Pekan Progresif 2026 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
Menurut ia, siklus pergantian atau perubahan mendasar menuju negara yang baik itu biasanya berlangsung sekitar periode 20–25 tahunan.
"Jadi, memang seharusnya kita sudah punya, sudah bisa mengevaluasi, dan memiliki sistem baru yang lebih sempurna dibandingkan yang kemarin-kemarin. Nah, ini adalah momentumnya," katanya.
Khusus untuk revisi UU Pemilu, kata Doli, sekarang ini sudah ada sekitar 20-an putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan pada UU Pemilu.
"Kalau kita mau melakukan evaluasi atau mau mencari sistem yang terbaik, ke depan itu harus dimulai dari evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pemilu, baik sebelumnya maupun yang terakhir tahun 2024," katanya.
Ia mengatakan dinamika politik yang berkembang saat ini akan menjadi catatan khusus bagi DPR dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
Apalagi dinamika yang terjadi tidak lepas dari adanya PKPU Nomor 19 Tahun 2023, terutama pada Pasal 18 ayat (3), serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Termasuk itu yang kita bahas dan kita cari tahu, baik ke KPU, Bawaslu maupun pihak-pihak atau elemen terkait lainnya pada saat pemilu kemarin berlangsung," katanya.
Berbicara tentang revisi UU Pemilu, Doli mengatakan setidaknya ada sembilan isu yang penting, pertama adalah terkait sistem pemilunya.
"Kita selama ini melaksanakan sistem proporsional dan belakangan ini kan kita sering menggunakan sistem proporsional dan daftar terbuka. Nah, tentu kita harus evaluasi," katanya.
Kemudian, kata dia, terkait threshold (ambang batas), baik parlemen maupun pencalonan presiden, district magnitude atau besaran jumlah kursi per daerah pemilihan, dan metodologi konversi suara ke kursi.
"Kemudian, ini termasuk isu yang baru, soal keserentakan. Berikutnya, kita ingin pemilu yang bersih dan berwibawa, bebas dari praktik moral hazard pemilu, seperti vote buying, money politics, politicsl transactional," katanya.
Selanjutnya, penggunaan sistem digital atau elektronik pada tahapan-tahapan pemilu, dan terakhir adalah penguatan lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, dan kapabel.