JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung dan mengawal agenda pembangunan nasional, terutama pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan hingga ke desa. Sultan menyatakan DPD siap mendukung siapa pun yang nantinya diputuskan untuk mengisi posisi wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan saat menanggapi namanya yang masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Lembaga Riset Publik (LRP), Sultan menempati posisi kedua pada klaster pimpinan lembaga negara dengan preferensi 17,8 persen, di bawah Puan Maharani sebesar 21,4 persen dan di atas Ahmad Muzani dengan 14,2 persen.
“Terkait dengan itu apa pun yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Siapa pun wajib mendukung karena ini domainnya Pak Presiden,” kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/11/2026).
“Posisi DPD apa pun, kapan pun, siapa pun yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib hukumnya menyukseskan itu,” tambahnya.
Sultan mengatakan, hal terpenting saat ini adalah memastikan agenda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Menurut dia, sisa tiga tahun pemerintahan perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan menjalankan program-program prioritas nasional.
“Harapan kita, sisa tiga tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres ke depan terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat,” ujarnya.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Sultan adalah Asta Cita, khususnya pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Dia menilai DPD memiliki peran penting dalam mengawal agenda tersebut karena membawa aspirasi masyarakat dari berbagai daerah.
Menurut Sultan, persoalan ketimpangan fiskal, infrastruktur tertinggal, harga pangan di desa, hingga keterbatasan akses layanan dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan.
Terkait proses pengisian posisi wakil presiden, Sultan menyampaikan DPD telah menyiapkan 16 anggota untuk terlibat dalam dua perangkat kerja. Sebanyak delapan anggota masuk dalam tim verifikasi persyaratan calon wakil presiden, sedangkan delapan lainnya disiapkan untuk panitia ad hoc pemilihan di MPR.
“DPD sudah memutuskan mengirimkan nama-nama anggota kelompok DPD yang masuk dalam dua hal, dua panitia terkait dengan urusan proses yang terjadi sekarang,” kata Sultan.
Dia menegaskan DPD siap menjalankan tugas sebagai anggota MPR apabila diperlukan dalam sidang paripurna. Namun, secara kelembagaan, DPD tidak akan mengajukan nama kandidat karena pengusulan dua nama calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden.
“Pak Presiden yang paling tahu. Bapak Presiden yang paling tahu yang terbaik yang diusulkan Bapak Presiden kita dukung sehingga kita kawal nanti sampai tuntas,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung justru menyebut Sultan sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan. Menurut Tamsil, pemimpin nasional membutuhkan pendamping yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintahan sekaligus memahami persoalan daerah.
Dia menyebut ada sejumlah pertimbangan penting, antara lain pengalaman memperjuangkan kepentingan daerah, penerimaan masyarakat yang luas, serta pemenuhan persyaratan konstitusional.
Tamsil juga menyoroti persoalan keseimbangan dan keadilan fiskal, hubungan pusat dan daerah, serta keterwakilan kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional.
Menurut dia, Sultan memiliki pengalaman memimpin DPD yang anggotanya berasal dari seluruh provinsi dengan latar belakang dan kepentingan berbeda.
“Dua tahun memimpin DPD, anak muda satu ini menunjukkan leadership yang hebat, mampu mengantarkan DPD dalam memperoleh penghargaan sebagai parlemen yang bisa diandalkan,” ujar Tamsil.