Politik

DPR ingatkan perlindungan santri tidak berhenti di penerbitan Juknis

DPR ingatkan perlindungan santri tidak berhenti di penerbitan Juknis

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta Kementerian Agama (Kemenag) memastikan perlindungan terhadap santri tidak berhenti pada penerbitan petunjuk teknis (Juknis) Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri.

"Kemenag harus memastikan pengawasan berjalan maksimal hingga tingkat kantor wilayah dan kabupaten/kota. Jangan sampai regulasi hanya berhenti di atas kertas tanpa pelaksanaan yang nyata," kata Mahdalena dikutip di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, penerbitan Juknis tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan santri sekaligus menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

"Santri harus pulang dari pesantren membawa ilmu, akhlak dan masa depan, bukan membawa luka. Karena itu, perlindungan santri harus menjadi tanggung jawab bersama dan negara harus benar-benar hadir," ujarnya.

Ia menilai bahwa penerapan sistem perlindungan santri perlu didukung pengawasan berkala yang menyentuh langsung kondisi pesantren di lapangan. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan pencegahan kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual berjalan efektif.

Mahdalena juga meminta Kemenag memastikan lima mekanisme perlindungan santri, yakni SafeNorma, SafeKader, SafeLapor, SafeMitra, dan SafeIndeks, dapat diterapkan secara menyeluruh.

Menurut dia, penerapan mekanisme tersebut membutuhkan dukungan berupa pelatihan bagi pengasuh pesantren, pendampingan teknis, serta penyediaan saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses santri.

Selain pengawasan, Mahdalena menyoroti kesiapan anggaran sebagai faktor penting dalam penerapan sistem perlindungan tersebut. Ia meminta Kemenag memperhatikan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang masih dihadapi sejumlah pesantren di daerah.

Oleh karena itu, ia menilai anggaran pembinaan dan pendampingan perlu dialokasikan secara tepat sasaran agar penerapan sistem perlindungan tidak justru menjadi beban administratif bagi pengelola pesantren.

Sebelumnya, Dirjen Pesantren Kemenag, Basnang Said menyampaikan bahwa petunjuk teknis itu menjadi acuan nasional bagi pesantren untuk membangun sistem perlindungan santri yang melekat pada tata kelola lembaga, bukan sekadar bergerak ketika kasus terjadi.