Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkomitmen lembaganya segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak demi memperkuat pencegahan terhadap perundungan anak atau bully.
Dasco mengaku kerap mendengar cerita soal anak-anak yang dihina dan dikucilkan di lingkungan sekolah. Namun, hal itu juga kerap tak berhenti hanya di sekolah, melainkan juga di luar sekolah di mana perundungan tidak selesai.
"Kekerasan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah, jam pelajaran, atau jarak," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Di era teknologi saat ini, ia mengatakan bahwa perundungan juga terjadi di ruang siber, di mana hal itu bisa datang siang dan malam melalui telepon genggam yang digunakan anak.
"Di kelas anak tersebut tidak aman. Di rumah pun ia tetap diburu oleh layar telepon genggamnya. Ini adalah perundungan siber," katanya.
Dasco menjelaskan bahwa Pasal 28B ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perintah konstitusi itu, kata Dasco, berlaku di ruang kelas, di rumah, di jalan, bahkan juga di ruang siber.
Ia menyampaikan bahwa negara-negara lain sudah bergerak, misalnya Australia telah memiliki Online Safety Act 2021 yang memungkinkan regulator mengeluarkan perintah penghapusan materi perundungan siber anak dengan tenggat 24 jam sejak perintah diterima platform.
"Kita juga bersama Ibu Menkomdigi kami sudah mendorong untuk sebelum kemudian revisi undang-undang, kita mendorong adanya peraturan pemerintah yang kemudian melindungi anak-anak dari ruang siber," katanya.
Dalam memperingati Hari Anak Internasional 2026, Dasco mengatakan DPR RI menyatakan perang terhadap perundungan anak.
Ia pun akan mendukung apapun yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi perundungan anak, baik fasilitas sarana, prasarana, dan komunikasi.
"Jangan biarkan bel sekolah mengakhiri pelajaran, tetapi tidak mengakhiri perundungan. Jangan biarkan ruang siber menjadi tempat perburuan anak. Dan negara yang besar bukan hanya mampu menghukum pelaku, negara yang besar membuat setiap anak berani berkata, 'saya aman, saya didengar, dan masa depan saya dilindungi'," katanya.