Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk membuka semua fakta-fakta soal kasus penyadapan ilegal dalam rapat kerja (raker) yang akan digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia pun meminta Suyudi membuka rangkaian perbuatan ilegal yang diduga dilakukan tersangka berinisial LSP yang saling terkait.
"Rapat akan mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, semua anggota konfirmasi hadir," kata Habiburokhman.
Selain penyadapan, menurut dia, diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi, dan lain lain.
"Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata dia.
Dia menilai informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Jika nantinya terbukti, dia menilai hal itu merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha pada 2025 hingga 2026.
Sejauh ini, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri Irjen AS buntut kasus tersebut.