Politik

DPR respons kasus SMPN 21 Surabaya: Sekolah tak boleh langgar privasi

DPR respons kasus SMPN 21 Surabaya: Sekolah tak boleh langgar privasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh merespons kasus dugaan pelanggaran privasi tubuh di SMPN 21 Surabaya, Jawa Timur, dengan menyatakan sekolah tidak boleh langgar privasi dalam mendisiplinkan siswa di lingkungan sekolah, khususnya terhadap murid perempuan.

“Jangan sampai alasan kedisiplinan justru membuat anak merasa dipermalukan, terintimidasi, atau kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sekolahnya,” kata Nihayatul dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut dia mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengenali tubuhnya sendiri.

Oleh sebab itu, dia menyoroti dugaan tindakan guru di sekolah tersebut yang meminta murid perempuan untuk mengangkat rok dan menurunkan sedikit celana dalam untuk memastikan benar mengalami menstruasi atau tidak.

Ia menyoroti hal tersebut karena tubuh anak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi, terutama bila menyangkut organ reproduksi dan kondisi biologis yang sangat personal.

“Kejujuran tidak boleh dibangun melalui tindakan yang melanggar privasi tubuh anak. Ada batas yang harus dipahami oleh setiap pendidik,” katanya.

Menurut dia, bila dugaan yang terjadi di SMPN 21 Surabaya terbukti, maka tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, terlebih hanya dengan alasan melatih kejujuran atau memastikan siswi mengikuti salat berjamaah.

“Jangan sampai praktik yang dianggap sebagai kedisiplinan justru menanamkan rasa takut, malu, dan ketidakberdayaan terhadap anak ketika berhadapan dengan otoritas,” ujarnya.

Di sisi lain, dia memandang kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kekerasan dan pelanggaran terhadap hak perempuan dapat terjadi di berbagai ruang, termasuk lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak.

“Sekolah harus menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, bukan justru menjadi tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat anak,” katanya.

Ia juga memandang kasus tersebut menjadi momentum agar peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berlangsung selama 25 November—10 Desember tidak boleh berhenti pada kampanye maupun seremonial semata.

“Perlu ada upaya nyata untuk membangun kesadaran bahwa setiap anak perempuan berhak atas keamanan, perlindungan, serta kendali atas tubuhnya sendiri,” ujarnya.