Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menyepakati perubahan peraturan daerah (perda) tentang pajak dan retribusi untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan pembahasan perubahan regulasi tersebut mencerminkan keseriusan legislatif dan eksekutif dalam menyempurnakan aturan agar lebih transparan dan akuntabel.
"Seluruh pendapat, saran, dan pandangan yang disampaikan DPRD maupun pemerintah kabupaten selama pembahasan semata-mata bertujuan menjadikan peraturan daerah ini lebih transparan, sempurna, dan akuntabel," katanya dalam keterangan diterima di Pasuruan, Kamis.
Samsul berharap kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiyanto mengingatkan agar penyesuaian tarif pajak dan retribusi tidak membebani masyarakat kecil, mengingat kondisi perekonomian masih menjadi tantangan bagi sebagian warga.
Ia menilai penyesuaian tarif perlu dilakukan secara proporsional dan diimbangi peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat turut merasakan manfaat kebijakan tersebut.
Di lain sisi, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya panitia khusus (pansus) dan Bapemperda, yang telah mencurahkan waktu serta pemikiran dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut.
Rusdi memastikan seluruh masukan dan rekomendasi DPRD menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk dalam menjamin pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi yang adil serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan kontribusi dividen demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Dirinya berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus dipertahankan guna mendukung pembangunan daerah.