Seluruh fraksi di DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Semua saran, masukan, dan harapan fraksi-fraksi agar segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim.
Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono mengatakan seluruh fraksi telah menerima dan menyetujui Raperda APBD 2027 serta berharap berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah provinsi.
"Seluruh fraksi di DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Semua saran, masukan, dan harapan fraksi-fraksi agar segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim," katanya dalam rapat paripurna di Surabaya, Rabu.
Dalam APBD Jatim 2027 yang disetujui tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,54 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,63 triliun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan daerah, di antaranya percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan konektivitas infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
Prioritas lainnya meliputi peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemeliharaan keharmonisan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.
Khofifah menyebut persetujuan APBD tersebut merupakan hasil pembahasan intensif dan konstruktif antara Pemprov Jatim dan DPRD untuk memastikan target pembangunan daerah dapat tercapai.
Setelah disetujui bersama, Raperda APBD 2027 akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan untuk menjalani evaluasi.