Pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila asumsi SiLPA tidak tercapai, sehingga pelaksanaan program tidak terganggu dan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.
Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi berhati-hati menyusun skema pembiayaan defisit APBD 2027, terutama karena penutupannya bergantung pada proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026.
Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan Deni Wicaksono mengatakan pemerintah perlu menyiapkan skenario fiskal apabila realisasi SiLPA tidak sesuai perkiraan agar pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu.
“Pembiayaan APBD harus disusun secara realistis dan terukur. Pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila asumsi SiLPA tidak tercapai, sehingga pelaksanaan program tidak terganggu dan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari,” katanya seusai Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027 di Surabaya, Rabu.
Dalam APBD 2027, defisit daerah tercatat sekitar Rp1,09 triliun yang direncanakan ditutup melalui proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Dalam dokumen pendapat akhirnya, pendapatan daerah disepakati Rp26,54 triliun dengan PAD Rp17,68 triliun dan belanja daerah Rp27,63 triliun sehingga terdapat defisit Rp1,09 triliun.
Selain pembiayaan defisit, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti komposisi belanja daerah yang dinilai belum optimal mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dari total belanja daerah Rp27,637 triliun, porsi belanja modal hanya sekitar 6,1 persen. Bahkan, tambahan anggaran dibandingkan Nota Keuangan awal sebesar Rp213,112 miliar hampir seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi.
Fraksi tersebut juga mengingatkan rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026.
Deni menegaskan pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 menjadi Peraturan Daerah dengan enam rekomendasi strategis, termasuk perbaikan komposisi belanja, mitigasi risiko fiskal, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.