Kami hadir untuk menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia.
Jakarta (ANTARA) - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menegaskan perusahaan di bawah Danantara Indonesia ini siap menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia.
CEO DSI Luke Mahony dalam sebuah Dialog Khusus (Special Dialogue) di ajang Konferensi Tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RT2026), di Jakarta, menyatakan upaya tersebut dilakukan melalui Gerbang Ekspor Tunggal (Single Export Gate) Indonesia yang menata ulang lanskap ekspor sawit Indonesia di kancah global.
Dia menjelaskan mengenai bagaimana sistem baru ini bersama dengan minyak sawit berkelanjutan dapat saling melengkapi guna memperkuat kepercayaan pasar global.
"Kami hadir untuk menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia,” ujar Mahony dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.
DSI, katanya lagi, menyambut baik dialog dengan RSPO, karena aspek keberlanjutan dan akses pasar harus berjalan beriringan, mandat DSI sangat tegas yakni memfasilitasi ekspor minyak sawit Indonesia bukan menghambat.
Pada 2026, Danantara Indonesia, badan investasi pemerintah, mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengawasi dan mengelola ekspor komoditas strategis.
Dia menekankan, DSI bertujuan untuk menghadirkan transparansi dan kredibilitas pada pasar komoditas Indonesia, dengan memanfaatkan data yang ada dalam ekosistem dan memadukannya dengan realitas pasar, termasuk aspek keberlanjutan dari perspektif RSPO, pasokan, harga, dan produksi.
Di bawah model perantara DSI yang akan diluncurkan pada Januari 2027, ujarnya pula, pembeli dan penjual tetap menjaga hubungan bisnis mereka, sementara DSI melindungi kontinuitas ekspor dan menjaga rantai ketertelusuran.
Sebelumnya, RSPO menegaskan komitmen mereka dengan menunjukkan data, fakta, serta bukti nyata atas tindakan yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang didukung oleh sistem RSPO.
CEO RSPO Joseph D’Cruz D’Cruz pada pembukaan RT2026, Selasa (3/11), menyatakan data menunjukkan konsesi bersertifikat RSPO terdampak kebakaran dengan tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri.
Data pemantauan satelit dari Nusantara Atlas dan TreeMap selama periode Januari hingga September 2026, kata dia, menunjukkan bahwa dari total 1,9 juta hektare lahan yang terbakar sepanjang 2026, sekitar 14.500 hektare (0,8 persen) terkonfirmasi berada di konsesi bersertifikat RSPO.
“Apabila ditemukan indikasi kebakaran yang tidak lazim di konsesi tertentu, kami akan mengidentifikasi dan melakukan investigasi. Salah satu konsesi tersebut saat ini telah menjadi subjek pengaduan melalui Sistem Pengaduan RSPO, dan kami akan mencermati konsesi lainnya secara saksama," ujar dia dalam keterangannya.
Lebih lanjut dia menyatakan, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ditemukan lahan terbakar di area perkebunan petani swadaya bersertifikat RSPO, meskipun beberapa kelompok petani tersebut tinggal dan menjalankan kegiatan pertanian di tengah wilayah yang terdampak kebakaran.