Saya bersedia menguraikan dua rahasia PKT dalam mempertahankan vitalitas di tengah kekuasaan jangka panjang kepada sahabat-sahabat Indonesia
Surabaya (ANTARA) - Partai politik merupakan elemen inti dalam kehidupan politik negara modern. Sejak saya bertugas di Surabaya, rekan-rekan dari berbagai kalangan di wilayah kerja konsuler kerap mengajukan pertanyaan: Sebagai partai besar yang telah lama berkuasa, mengapa Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara konsisten mendapat dukungan rakyat? Bagaimana PKT memimpin Tiongkok hingga menciptakan dua keajaiban, yakni pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas sosial jangka panjang?.
Menurut saya, untuk memahami Tiongkok masa kini, kita harus terlebih dahulu memahami PKT. Bulan lalu, Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok ke-20 diselenggarakan di Beijing. Sidang yang sangat penting ini berlangsung pada momen peringatan 105 tahun berdirinya PKT serta pada saat Tiongkok memasuki tahap awal pelaksanaan Rencana Lima Tahun ke-15.
Dalam sidang tersebut ditinjau dan disahkan Keputusan Komite Sentral PKT tentang Sejumlah Isu untuk Terus Mendorong Pengelolaan Partai secara Menyeluruh dan Ketat, yang secara sistematis merangkum pencapaian besar dan pengalaman berharga dalam pengelolaan Partai secara menyeluruh dan ketat pada era baru, menyusun pengaturan menyeluruh untuk terus memajukan upaya tersebut.
Hal ini tidak hanya memberikan jaminan politik yang kokoh bagi kemajuan modernisasi ala Tiongkok, tetapi juga membuka jendela penting dan memberikan pelajaran bermanfaat bagi berbagai negara untuk mengamati dan mempelajari “tata kelola PKT” serta “tata kelola Tiongkok”.
Saya bersedia menguraikan dua rahasia PKT dalam mempertahankan vitalitas di tengah kekuasaan jangka panjang kepada sahabat-sahabat Indonesia.
I. Rahasia Pertama: Menerima Pengawasan Rakyat
Dalam kunjungan ke berbagai pemerintah daerah di wilayah kerja konsuler, saya mengetahui bahwa kantor para pemimpin di tingkat kabupaten, kota, kecamatan dan desa di Indonesia biasanya disebut dinamakan “pendopo”, yang berarti ruang pertemuan terbuka.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, pendopo merupakan tempat musyawarah warga dan pembahasan urusan publik. Hal ini mencerminkan kearifan politik pemerintah Indonesia yang mementingkan mendengarkan suara rakyat. Tradisi Indonesia ini memiliki kebersamaan dengan pemikiran PKT yang memprioritaskan rakyat.
Sejak Kongres Nasional ke-18 PKT, PKT terus memperluas partisipasi politik rakyat, menerapkan demokrasi rakyat yang melibatkan seluruh proses dalam setiap tahapan tata kelola negara, serta membangun jaminan kelembagaan yang lengkap bagi pengawasan rakyat terhadap pemerintah.
Dari sisi misi dan tugas, PKT senantiasa berjuang demi kebahagiaan rakyat Tiongkok dan kebangkitan bangsa Tionghoa. Melalui perjuangan yang tak kenal lelah, PKT telah mengubah nasib dan masa depan rakyat Tiongkok, mendorong pencapaian bersejarah dan perubahan bersejarah dalam karier Partai dan negara, sehingga memperoleh dukungan tulus dari semua anggota Partai dan rakyat di seluruh negeri.
PKT secara sadar menjalankan prinsip dasar mengabdi sepenuh hati kepada rakyat dan tidak memiliki kepentingan khusus bagi dirinya sendiri. Inilah sumber keberanian dan landasan kepercayaan diri Partai untuk menerima pengawasan rakyat. Semua lembaga negara di setiap tingkatan, termasuk pemerintah, pengadilan, dan kejaksaan, dinamakan dengan kata “rakyat”, yang berpegang pada prinsip kekuasaan negara milik rakyat, dan pengawasan rakyat merupakan bagian yang semestinya dalam menguji kinerja pemerintah.
Dari sisi penyelenggaraan kekuasaan, Kongres Rakyat Nasional bertanggung jawab membahas dan memutuskan urusan penting kenegaraan serta mengawasi pekerjaan pemerintah. Para perwakilan rakyat berasal dari berbagai daerah, suku bangsa, dan industri. Setiap tahun selama “Sidang Dua Sesi”, mereka turun langsung ke tengah masyarakat untuk melakukan penelitian dan menghimpun pendapat.
Dalam proses penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15, sebanyak 1020 perwakilan Kongres Rakyat Nasional melakukan 60 kali kegiatan penelitian dan menghasilkan 50 laporan, sehingga “suara masyarakat dari depan rumah” dapat disampaikan langsung kepada lembaga legislatif tertinggi negara.
Dari sisi refleksi opini masyarakat, Tiongkok menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat dan mengikuti perkembangan zaman demi membangun dan menyempurnakan saluran layanan publik yang memudahkan masyarakat dan pos penghubung perwakilan Kongres Rakyat Nasional, sehingga jalur penyampaian opini dan aspirasi masyarakat semakin terbuka.
Ambil Kabupaten Taihu, Provinsi Anhui sebagai contoh, lembaga terkait mengorganisasi para wakil Kongres Rakyat Nasional untuk turun ke masyarakat dan menerima aspirasi masyarakat. Dalam hampir dua tahun terakhir, para wakil rakyat setempat telah menerima lebih dari 6200 kunjungan warga dan berpartisipasi dalam penyelesaian lebih dari 600 kasus perselisihan.
Selama proses penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15, Kegiatan penjaringan pendapat secara daring menerima lebih dari 3 juta masukan dari warganet. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan ditangani secara efisien di tingkat akar rumput.
Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa di Tiongkok pengawasan rakyat terhadap pemerintah bukanlah janji kosong, melainkan suatu mata rantai kelembagaan yang dapat dilaksanakan, ditelusuri, dan dimintai pertanggungjawaban. Sistem ini sepenuhnya menjamin hak rakyat untuk mengetahui, berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan melakukan pengawasan.
Hal ini mencerminkan bahwa rakyat menjadi tuan atas negaranya sendiri. Menurut hasil laporan perusahaan survei ternama Amerika Serikat yang bernama Edelman pada 2023, tingkat kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap pemerintah mencapai 89 persen. Angka ini menempati posisi teratas di antara negara-negara yang disurvei selama beberapa tahun berturut-turut, jauh di atas tingkat rata-rata sebesar 52 persen.
II. Rahasia Kedua: Berani Melakukan Reformasi Diri
Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping menunjukkan bahwa pengawasan terhadap diri sendiri merupakan persoalan sulit yang dihadapi seluruh negara, sekaligus menjadi “Konjektur Goldbach dalam tata kelola negara”.
Sebagai inti kepemimpinan dalam revolusi, pembangunan, dan reformasi Tiongkok, melalui mempelajari pola perkembangan dan perubahan politik kepartaian di dunia serta menyerap pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan berbagai negara dan partai besar, PKT telah memperdalam pemahaman terhadap hukum-hukum tata kelola sebuah partai komunis dan membuka babak baru reformasi diri dalam sebuah partai berusia seabad.
Reformasi diri berarti berani melakukan introspeksi terhadap diri sendiri secara mendalam, berani menghadapi masalah dan kesalahan secara langsung, menyelesaikan masalah ketika muncul, mengakui dan membetulkan kesalahan, dengan tegas menyingkirkan berbagai bahaya tersembunyi di dalam Partai, negara, maupun militer, serta melalui proses berkelanjutan yang mendorong pemurnian diri, penyempurnaan diri, pembaruan diri, dan peningkatan diri.
Hal ini mencerminkan kejernihan pandangan dan tekad kuat untuk berpegang pada kebenaran serta memperbaiki kekeliruan, sehingga menjamin Partai dapat senantiasa berkembang dan makin kuat tanpa kehilangan vitalitas.
Pertama, memberi teladan dari tingkat pimpinan dan memperbaiki gaya kerja. Pada 2012, Komite Sentral PKT menetapkan delapan ketentuan bagi Politbiro Komite Sentral untuk memperbaiki gaya kerja dan mempererat hubungan dengan masyarakat.
Semangat Delapan Ketentuan tersebut merupakan tuntutan bersama bagi seluruh anggota Partai. Upaya ini dimulai dengan menangani berbagai persoalan menonjol dalam gaya kerja di dalam Partai, seperti birokratisme, formalisme, jamuan makan yang melanggar ketentuan, serta pemborosan dan kemewahan.
Terobosan dalam menangani persoalan-persoalan konkret satu demi satu mendorong penyelesaian masalah secara lebih luas, sehingga terjadi perubahan mendalam dalam iklim Partai dan pemerintahan. Hingga 2025, secara nasional telah ditindak lebih dari 1,36 juta kasus pelanggaran terhadap semangat Delapan Ketentuan Komite Sentral. Sebanyak 95,5 persen rakyat yang disurvei menyatakan puas hati terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut.
Kedua, konsisten mengelola Partai berdasarkan sistem dan peraturan. Memperkuat pembangunan sistem peraturan internal Partai merupakan strategi jangka panjang sekaligus langkah mendasar dalam mendorong pengelolaan Partai secara menyeluruh dan ketat. Hingga Desember 2025, sebanyak 3.372 peraturan internal Partai yang masih berlaku di seluruh Partai, sekitar 80 persen di antaranya ditetapkan atau direvisi sejak Kongres Nasional ke-18 PKT.
Dalam pengelolaan dan penempatan kader, ditetapkan ketentuan bahwa pejabat pimpinan, terutama pejabat tingkat tinggi, harus memiliki pengalaman bekerja di tingkat akar rumput, serta pejabat Partai dan pemerintah harus menghindari keterlibatan dalam urusan yang menyangkut kepentingan kerabatnya. Dalam pengambilan keputusan, prinsip sentralisme demokratis diterapkan untuk mencegah keputusan sepihak dan tindakan sewenang-wenang oleh individu.
Dalam pengelolaan dana fiskal dan sumber daya publik, dibangun dan disempurnakan mekanisme audit, pemeriksaan dan pengawasan, guna mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Dalam sistem pengawasan, dibentuk lembaga pengawasan negara dan dikembangkan sistem inspeksi serta pemeriksaan di berbagai tingkatan. Komite Sentral PKT secara berkala melaksanakan inspeksi terhadap daerah, dan departemen terkait, dengan tujuan menemukan masalah secara tepat waktu dan mendorong perbaikannya.
Ketiga, memberantas korupsi dengan sikap tanpa toleransi. Sama seperti negara-negara lain di dunia, korupsi merupakan risiko, ancaman, dan tantangan terbesar yang dihadapi PKT. Partai senantiasa bersikap tanpa toleransi terhadap korupsi, dengan intensitas dan hasil pemberantasan yang sangat menonjol dan jarang terlihat di dunia.
Hal ini memperlihatkan tekad kuat untuk “mengayunkan pisau ke arah diri sendiri dan mengikis habis bagian yang membusuk”. PKT tidak hanya memiliki keberanian untuk menghadapi masalah secara langsung, tetapi juga kemampuan untuk menyelesaikannya. Pada 2025, lembaga pengawasan disiplin dan pengawasan negara di seluruh Tiongkok membuka penyelidikan atas 1,012 juta kasus dan menjatuhkan sanksi kepada 983.000 orang.
Di antaranya, 69 orang merupakan pejabat setingkat provinsi atau kementerian ke atas, sedangkan 125.000 orang merupakan pejabat tingkat kabupaten, bagian, atau kecamatan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dilakukan baik terhadap “harimau” maupun “lalat”, yakni pejabat tinggi maupun pejabat di tingkat bawah.
Praktik membuktikan bahwa menggabungkan secara erat penerimaan terhadap pengawasan rakyat dengan keberanian melakukan Reformasi diri merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan unik yang dihadapi partai besar dan mempertahankan vitalitasnya di tengah kekuasaan jangka panjang. Hal ini menyumbangkan kebijaksanaan Tiongkok dan menawarkan solusi Tiongkok bagi pembentukan peradaban politik kepartaian umat manusia dalam bentuk baru.
Menatap masa depan, PKT akan berpedoman pada semangat Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral ke-20, menjadikan pengelolaan Partai secara menyeluruh dan ketat sebagai strategi jangka panjang dan agenda yang terus-menerus, serta senantiasa meningkatkan kapasitas pemerintahan dan tingkat tata kelola. PKT akan menjadikan “tata kelola PKT” sebagai penggerak bagi “tata kelola Tiongkok”, dengan teguh mendorong pembangunan modernisasi ala Tiongkok, terus memajukan pembangunan berkualitas tinggi dan memperluas keterbukaan berstandar tinggi, serta memberikan kontribusi baru bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan dunia.
Tiongkok dan Indonesia adalah tetangga baik dan mitra yang memiliki nasib bersama. Tahun ini merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok, sementara Indonesia juga terus melangkah menuju visi “Indonesia Emas 2045”.
Kedua negara berada pada tahap penting dalam proses modernisasi masing-masing. Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem politik, sejarah dan budaya, serta jalur pembangunan, mengatasi tantangan tata kelola, mewujudkan modernisasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dan cita-cita bersama kedua pihak.
Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Indonesia untuk melaksanakan kesepahaman yang dicapai oleh kedua kepala negara, memperkuat penyelarasan strategi pembangunan, meningkatkan pertukaran pengalaman dalam tata kelola partai dan negara, bersama-sama melaksanakan Empat Inisiatif Global, serta mendorong pembangunan Komunitas Senasib Sepenanggungan Tiongkok-Indonesia untuk mencapai kemajuan yang lebih besar, sehingga memberikan manfaat yang lebih baik bagi rakyat kedua negara.
------------------------
Penulis merupakan Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya