Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kestabilan makroekonomi bisa tetap terjaga asal proses mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI berjalan dengan tertib dan sesuai konstitusi.
“Dampak makroekonominya lebih ditentukan oleh bagaimana proses politik berlangsung daripada oleh pergantian figur itu sendiri. Jika pengunduran diri dan pengisian jabatan berjalan cepat, tertib, serta sesuai konstitusi, dampaknya cenderung terbatas dan sementara,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Yusuf berpendapat tekanan makroekonomi akibat gejolak politik kemungkinan hanya terasa pada beberapa pekan pertama. Efeknya bisa terlihat melalui volatilitas nilai tukar rupiah serta kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).
Namun, menurut Yusuf, tekanan akan mereda setelah ada kepastian kebijakan.
“Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan konsumsi rumah tangga tidak akan banyak terpengaruh karena belanja pemerintah, penyaluran stimulus, serta investasi yang sudah berjalan tetap dapat dilanjutkan,” ujar dia.
Risiko akan meningkat jika prosesnya berlarut, memicu tarik-menarik antarlembaga, atau menimbulkan gejolak sosial, kata Yusuf.
Dalam kondisi tersebut, Yusuf memperkirakan premi risiko Indonesia dapat naik sehingga kurs rupiah berpotensi tertekan menuju Rp18.500 per dolar AS dan imbal hasil SBN 10 tahun bergerak lebih tinggi dari posisi sekitar 7,6 persen.
Kenaikan biaya pembiayaan itu disebut akan merambat ke sektor riil. Yusuf menuturkan pemerintah bisa jadi perlu membayar bunga utang lebih mahal, dunia usaha menunda ekspansi, dan kelas menengah cenderung menahan pembelian bernilai besar.
“Tekanan tersebut perlu diwaspadai karena muncul bersamaan dengan pengetatan kebijakan The Fed dan proses konsultasi MSCI yang keputusan finalnya akan diambil paling lambat Juni 2027. Jika ketidakpastian domestik bertahan ketika tekanan global meningkat, pertumbuhan pada kuartal IV 2026 dan awal 2027 berisiko lebih rendah dari perkiraan,” jelas Yusuf.
Maka dari itu, dalam skenario yang paling mungkin, Yusuf mengatakan dampak makroekonominya tetap terbatas selama pemerintah memastikan proses politik diselesaikan sesuai hukum, arah kebijakan fiskal dan investasi tidak berubah, serta koordinasi kebijakan moneter tetap kuat.
Yusuf menggarisbawahi eksekusi belanja akhir tahun, penyaluran stimulus, dan reformasi pasar modal juga harus berjalan sesuai jadwal.
“Bank Indonesia masih memiliki bantalan untuk meredam volatilitas, didukung cadangan devisa sekitar 146,5 miliar dolar AS pada Agustus,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang telah diserahkan pada Kamis siang.
MPR, lanjut Muzani, memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Adapun Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya ke MPR dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit.