Kota Bima (ANTARA) - Mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan sejumlah terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika dituntut pidana penjara seumur hidup dalam perkara narkotika di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tuntutan terhadap Didik dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bima yang dipimpin Ketua, Rifai, Kamis (12/11).
"Oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan penjara seumur hidup dan membayar denda Rp1 miliar," kata Syahrur Rahman.
JPU menyatakan, apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun, harta atau aset terdakwa akan disita dan dilelang untuk negara. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
Dalam tuntutannya, JPU menilai Didik secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Kapolri, padahal saat itu masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.
"Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya kepada negara yang seharusnya melindungi masyarakat. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif dalam persidangan," ujar Syahrur Rahman.
JPU juga mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp2,8 miliar oleh Didik dari terdakwa AKP Malaungi. Uang tersebut disebut berasal dari setoran bandar narkotika yang beroperasi di wilayah hukum Polres Bima Kota.
"Dalam fakta persidangan, terdakwa rutin menerima setoran dari bawahan selama menjabat sebagai Kapolres Bima Kota dan menerima setoran dari jatah paket proyek di lingkungan pemerintahan," kata JPU.
Selain Didik, JPU juga menuntut Erwin Iskandar alias Koh Erwin dan Akhsan Al-Fadil dengan pidana penjara seumur hidup serta denda masing-masing Rp1 miliar dalam perkara tindak pidana narkotika.
JPU menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam pertimbangannya, JPU menilai para terdakwa memiliki peran sebagai bandar atau pengendali peredaran gelap narkotika sehingga turut menjaga berlangsungnya mata rantai peredaran narkotika.
Selain pidana penjara seumur hidup, ketiga terdakwa tersebut juga dituntut membayar denda masing-masing Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayarkan dan harta kekayaan yang disita tidak mencukupi, JPU menuntut pidana pengganti selama 190 hari penjara.
Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan JPU.
Majelis hakim memberikan waktu selama satu minggu untuk penyampaian pembelaan sebelum melanjutkan proses persidangan menuju pembacaan putusan.
Tuntutan tersebut belum merupakan putusan akhir pengadilan. Majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan JPU dan pembelaan para terdakwa sebelum menjatuhkan vonis.