Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi fenomena joki gagal bayar (galbay) di industri pinjaman online (pinjol).
Joki galbay pinjol ini menawarkan jasa untuk membantu debitur menghindari kewajiban pembayaran utang, bahkan menjanjikan penghapusan riwayat gagal bayar (Galbay) hingga pencairan dana pinjaman online.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK, mengatakan pihaknya terus memperkuat pengawasan di industri pinjaman daring untuk menekan joki galbay.
"Termasuk mendorong penyelenggara LPBBTI [Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi] meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat," ujarnya dalam jawaban tertulis, Senin (16/11/2026).
Selain itu, OJK juga terus mengevaluasi kecukupan ketentuan untuk mencegah praktik joki gagal bayar serta menjaga industri pindar yang sehat dan berkelanjutan.
Agusman turut menyampaikan fenomena joki galbay tidak hanya merugikan lender atau pihak penyelenggara pinjaman online dan menekan kualitas pendanaan industri, tetapi juga merugikan borrower atau nasabah itu sendiri.
"Riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam SLIK sehingga dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari," jelasnya.
Kinerja Industri Pinjaman Online
Pada September 2026, laba komprehensif industri LPBBTI terkontraksi 14,14% YoY menjadi sebesar Rp1,65 triliun
Salah satu faktor yang berdampak pada raihan laba industri P2P lending adalah beban operasional. Agusman menyebutkan rasio BOPO (beban operasional dibanding pendapatan operasional) tercatat sebesar 90,05%.
Angka ini naik dari rasio BOPO September 2025 yang sebesar 84,70%. "BOPO dapat meningkat akibat kenaikan biaya operasional dan/atau penurunan pendapatan operasional penyelenggara," jelasnya.
Pada periode yang sama, tingkat kredit macet secara agregrat (TWP90) industri pinjol mencapai 5,36% atau di atas threshold 5%. Pada bulan sebelumnya, TWP90 sebesar 4,73%.
Menurut Agusman, kenaikan TWP90 dipengaruhi oleh kemampuan bayar borrower. Terhadap penyelenggara dengan TWP90 di atas 5%, termasuk yang telah melampaui 10%, lanjut Agusman, berada dalam pengawasan intensif.
"Penyelenggara tersebut juga diwajibkan menyusun serta melaksanakan rencana tindak untuk memperbaiki kualitas pendanaannya," kata Agusman.
[Gambas:Video CNBC]