Politik

Filantropi Indonesia ingatkan publik waspada maraknya sympathy scam

Filantropi Indonesia ingatkan publik waspada maraknya sympathy scam

Jakarta (ANTARA) - Filantropi Indonesia (FI) memperingatkan publik untuk mewaspadai maraknya sympathy scam berbasis kecerdasan buatan (AI) yang membajak narasi kemanusiaan, krisis, hingga sentimen keagamaan melalui rekayasa suara, wajah, dan video sintetis (deepfake) demi menguras donasi secara ilegal.

Wakil Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia Dian A. Purbasari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa teknologi AI tidak boleh dibiarkan menjadi instrumen untuk mengeksploitasi empati sekaligus kerentanan ekonomi warga.

"Masyarakat tidak lagi bisa menjadikan video logo, atas nama pejabat sebagai satu-satunya bukti keabsahan program hibah," tegasnya.

Sepanjang September hingga November 2026, Filantropi Indonesia mencatat gelombang peredaran video deepfake di media sosial yang mencatut nama dan wajah pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, hingga tokoh agama dan figur publik yang dilengkapi logo resmi institusi.

Konten palsu tersebut menawarkan program hibah atau menggalang sumbangan lalu menggiring korban mengklik tautan eksternal maupun mengontak nomor pribadi.

Meski sejumlah kementerian dan kanal cek fakta telah memastikan konten tersebut hoaks, modus terus bermutasi menjadi jebakan phishing dan pemerasan berkedok biaya administrasi.

Menurut Filantropi Indonesia, fenomena ini bukan sekedar anomali lokal, melainkan gelombang kejahatan. Pada Juni 2026, ScamEncyclopedia mendokumentasikan lonjakan "AI Fake Charity Appeal Scams" lintas negara yang memanfaatkan visual bencana rekayasa AI dalam bentuk foto, dan video, kisah korban fiktif, hingga kloning identitas lembaga amal.

Tren serupa memaksa Pemerintah Malaysia merilis peringatan darurat pada 2 November 2026 setelah warganya menjadi sasaran eksploitasi simpati berbasis AI, menyusul kasus-kasus serupa di berbagai negara Asia dan Eropa.

Dian mengatakan daya rusak sympathy scam terletak pada kemampuan meniru gestur, suara, dan gaya komunikasi tokoh terpercaya hingga mengaburkan batas antara informasi resmi dan penipuan.

"Verifikasi melalui kanal resmi lembaga harus menjadi kebiasaan baru sebelum menyerahkan data, mengklik tautan, atau mentransfer dana," ujar Dian.

Dari pemantauan Filantropi Indonesia sindikat kejahatan ini mengandalkan tujuh pola utama, yakni video deepfake pejabat negara atau tokoh keagamaan; kloning suara untuk membangun kedekatan emosional; impersonasi atau pemalsuan identitas institusi resmi; jebakan phishing melalui tautan dan formulir pendaftaran palsu.

Kemudian, permintaan biaya di muka untuk hibah, atau donasi yang diberikan (berkedok administrasi, pajak, atau aktivasi); penciptaan identitas pejabat fiktif, serta rekayasa testimoni dan bukti sosial palsu untuk memicu urgensi.

Dian mengingatkan kewaspadaan bukan berarti mematikan ruang kebaikan. Di ruang digital Indonesia, pendekatan emosional dan storytelling memang menjadi strategi komunikasi yang lazim dalam penggalangan dana.

Namun, pembeda utamanya terletak pada legalitas, transparansi, pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan dana.

"Kepercayaan adalah modal utama filantropi. Pemalsu identitas lembaga dan tokoh publik merupakan serangan langsung terhadap ekosistem kebaikan itu," terangnya.

Dian pun mendorong penguatan regulasi digital fundraising dan crowdfunding, mulai dari kewajiban audit, pemisahan rekening, hingga tanggung jawab hukum platform digital.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Sonny Sukada menekankan bahwa membendung kejahatan yang bergerak cepat dan lintas platform ini membutuhkan pertahanan kolektif.

Menurut dia, publik perlu dibekali literasi verifikasi berbasis komunitas, sementara regulator, penegak hukum, media massa, dan organisasi keagamaan harus bergerak serempak memutus rantai hoaks sebelum memakan korban lebih luas.

"Kami mengajak masyarakat tidak sekedar menghapus atau mengabaikan konten mencurigakan, tetapi aktif melaporkannya," kata Sonny.

Di sisi lain, lanjut Sonny, platform digital wajib mempercepat penurunan konten deepfakce, menonaktifkan akun pelaku, memperketat kurasi iklan, dan menyelamatkan label konten AI secara transparan.

Di sisi kebijakan, Filantropi Indonesia mendesak pemerintah menyelaraskan pengawasan ruang digital dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Regulasi ke depan harus mempertegas kewajiban moderasi konten oleh platform, transparansi iklan berbayar, mekanisme populasi korban, serta koordinasi penegakan hukum agar pelaku penipuan berbasis AI dapat dilacak dengan ditindak tegas,: ujarnya.

Sebagai benteng pertahanan pertama, Filantropi Indonesia merumuskan lima langkah aman bagi masyarakat, yakni jangan mengklik tautan tidak resmi; jangan menyerahkan data sensitif; tolak segala bentuk pembayaran di muka; verifikasi informasi melalui kanal resmi lembaga, dan yang kelima, laporkan setiap konten mencurigakan.

Melalui edukasi berkelanjutan dan tata kelola yang transparan, Filantropi Indonesia berkomitmen menjaga agar solidaritas sosial masyarakat tidak runtuh oleh rekayasa teknologi.

Filantropi Indonesia juga melengkapi keterangannya dengan 10 ciri dan cara menangkap sympathy scam.

1. Narasi emosional yang mendesak: Jangan terburu-buru mentransfer dana hanya karena narasi yang memaksa bantuan "segera". Ambil jeda untuk memverifikasi kebenarannya.
2. Keanehan visual dan suara (deepfake): Perhatikan detail janggal seperti gerak bibir yang tidak sinkron dengan suara atau intonasi yang terasa data. Bandingkan dengan unggahan di akun resmi tokoh yang bersangkut.
3. Legalitas lembaga tidak jelas: Hindari mengandalkan informasi yang beredar lewat pesan berantai. Periksa izin operasional dan rekam jejak lembaga melalui situs web atau media sosial terverifikasi.
4. Bukti sosial semu: Jangan mudah silau oleh tangkapan layar testimonis, klaim jumlah donatur, atau iklan bersponsor. Pastikan lembaga memiliki laporan penyalur bantuan yang dapat diaudit publik.
5. Pungutan biaya di muka: Program hibah atau bantuan sosial yang sah tidak pernah mensyaratkan biaya administrasi, aktivasi, maupun pajak pencairan di awal. Tolak dan laporkan segera.
6. Permintaan data pribadi sensitif: Jangan pernah memberikan foto KTP, nomor rekening, PIN, atau kode OTP melalui tautan maupun pesan pribadi.
7. Pengalihan ke jalur komunikasi privat: Waspada penggalangan dana yang mengarahkan calon donatur ke WhatsApp pribadi, Direct Message (DM), atau tautan pembayaran eksternal untuk menghindari pengawasan publik.
8. Nilai transparansi laporan dana: Tunda donasi jika pengelola kampanye tidak memiliki rekam jejak pelaporan pembangunan dana yang akuntabel.
9. Hentikan rantai penyebaran: Jangan meneruskan (forward) konten sympathy scam ke grup percakapan, sekalipun berniat memberi peringatan. Cukup laporkan ke platform dan bagikan informasi edukasi dari sumber terpercaya.
10. Penguatan literasi komunitas: Libatkan tokoh masyarakat, komunitas lokal, dan jaringan keagamaan untuk menyebarkan informasi verifikasi dengan bahasa yang mudah dipahami kelompok rentan.