Pemprov perlu menjelaskan pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik melalui rincian program dan penandaan anggaran yang dapat diverifikasi, sebagaimana menjadi perhatian Badan Anggaran dan Komisi D.
Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta efisiensi belanja penunjang, perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial agar ruang fiskal APBD 2027 dapat mendukung belanja infrastruktur serta sarana pendidikan dan kesehatan.
"Pemprov perlu menjelaskan pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik melalui rincian program dan penandaan anggaran yang dapat diverifikasi, sebagaimana menjadi perhatian Badan Anggaran dan Komisi D," kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Cahyo Harjo Prakoso dalam rapat paripurna di Surabaya, Rabu.
Cahyo mengatakan efisiensi belanja harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Menurut dia, setiap proyek infrastruktur harus didukung kesiapan dokumen teknis, kepastian lokasi, jadwal pengadaan, dan indikator manfaat.
Persiapan pengadaan juga perlu dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun.
Gerindra mencatat belanja daerah dalam APBD Jatim 2027 mencapai sekitar Rp27,637 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mendominasi sebesar Rp20,808 triliun atau 75,3 persen, sedangkan belanja modal hanya Rp1,680 triliun atau sekitar 6,1 persen.
Komposisi tersebut dinilai membutuhkan penajaman prioritas agar anggaran pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik memperoleh porsi yang memadai.
Selain itu, Gerindra meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyajikan perhitungan belanja wajib secara terperinci, termasuk alokasi pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik.
Fraksi tersebut juga menyoroti belanja tidak terduga yang hanya Rp100 miliar atau sekitar 0,36 persen dari total belanja daerah. Kecukupan anggaran kebencanaan diminta disesuaikan dengan profil risiko daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.