Fraksi Partai Golkar mendorong BP (Badan Pengelola) BUMD dikelola secara profesional, dan memiliki akuntan independen.
Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong profesionalisme Badan Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta diaudit independen guna meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
"Fraksi Partai Golkar mendorong BP (Badan Pengelola) BUMD dikelola secara profesional, dan memiliki akuntan independen," kata Juru Bicara Fraksi Golkar Jairi Irawan saat membacakan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna di Surabaya, Rabu.
Golkar menilai penguatan tata kelola BUMD perlu dilakukan seiring masih terbatasnya kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan Jawa Timur.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Jatim, setoran BUMD hanya sekitar 2,8 persen dari PAD, dengan 85 persen di antaranya berasal dari dividen Bank Jatim.
Sementara itu, PT Askrida belum dapat membayarkan dividen karena larangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan PT Jamkrida Jatim masih mencicil tunggakan pembayaran dividen.
Selain pembenahan BUMD, Golkar mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah yang belum digunakan secara maksimal.
Dalam pendapat akhir terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Golkar menyepakati pendapatan daerah sebesar Rp26,545 triliun, terdiri atas PAD Rp17,686 triliun, dengan belanja daerah Rp27,636 triliun sehingga terdapat defisit Rp1,090 triliun.
Fraksi Golkar juga berharap adanya kemandirian badan layanan umum daerah (BLUD) rumah sakit, sinkronisasi data kemiskinan pusat dan daerah, serta pembukaan koridor baru Trans Jatim menuju wilayah Bakorwil.
Golkar menyatakan menyetujui penetapan Perda APBD Jatim 2027 sesuai struktur yang disepakati Badan Anggaran dan TAPD.