Dalam hal penerimaan dari sistem BLUD, padahal sistem ini untuk sejumlah RSUD mengalami efisiensi/penurunan. Target kemandirian BLUD menjadi penting dan harus diprioritaskan.
Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit daerah menjadi prioritas menyusul menurunnya penerimaan BLUD sejumlah RSUD dalam APBD 2027.
"Dalam hal penerimaan dari sistem BLUD, padahal sistem ini untuk sejumlah RSUD mengalami efisiensi/penurunan. Target kemandirian BLUD menjadi penting dan harus diprioritaskan," kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Jairi Irawan saat membacakan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna di Surabaya, Rabu.
Menurut Jairi, harmonisasi dan koordinasi terintegrasi antara rumah sakit milik pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten juga penting untuk diinisiasi.
Ke depan, kata dia, harus ada regulasi yang bertujuan memperkuat posisi rumah sakit milik Pemprov terhadap rumah sakit lain.
Golkar juga meminta agar penurunan penerimaan BLUD tidak berdampak pada penurunan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
Fraksi ini meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan promosi program-program peningkatan kualitas kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.
Penurunan penerimaan BLUD RSUD itu terekam dalam struktur APBD 2027. Berdasarkan dokumen pendapat akhir Golkar, pendapatan daerah disepakati Rp26,545 triliun dengan PAD Rp17,686 triliun, sedangkan belanja daerah Rp27,636 triliun sehingga terdapat defisit Rp1,090 triliun.
Dalam dokumen yang sama disebutkan, kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp138,112 miliar seluruhnya berasal dari alokasi dana transfer pusat, sedangkan PAD justru turun Rp20,255 miliar dibanding nota keuangan.
Penurunan PAD itu terutama bersumber dari retribusi daerah, khususnya sistem BLUD pada RSUD.
Angka tersebut sejalan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Jatim yang dibacakan pada paripurna 5 November 2026.
Dalam laporan itu, penerimaan BLUD rumah sakit tercatat turun Rp46,817 miliar dan menjadi penyumbang terbesar penurunan PAD, di tengah pertumbuhan PAD yang hanya sekitar 0,2 persen dibanding APBD 2026.
Pendapat akhir tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penetapan Raperda APBD Jatim 2027 menjadi peraturan daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui penetapan Perda APBD 2027 sesuai struktur yang disepakati Badan Anggaran dan TAPD.