Pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada kesepakatan angka, tetapi harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Surabaya (ANTARA) - Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyoroti rendahnya belanja modal mencapai 6,1 persen dari belanja daerah serta potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan komposisi belanja dan rendahnya penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi agar APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada kesepakatan angka, tetapi harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi Fraksi PKS, APBD merupakan amanah rakyat,” kata Puguh saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu.
Dalam APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp26,54 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp27,63 triliun.
Dari total belanja tersebut, sekitar 75,3 persen dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya 6,1 persen untuk belanja modal.
FPKS meminta pemerintah meningkatkan belanja produktif, khususnya infrastruktur dasar, serta mengevaluasi belanja penunjang agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Fraksi PKS juga mengingatkan rendahnya penyerapan belanja modal yang pada semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen.
Kondisi tersebut berpotensi memicu penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun dan meningkatkan SiLPA akibat kegiatan yang tidak terlaksana.
Perhatian turut diberikan terhadap proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun yang menjadi salah satu sumber pembiayaan APBD 2027.
Puguh menegaskan SiLPA tinggi tidak selalu mencerminkan efisiensi, melainkan dapat menunjukkan persoalan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Meski menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 menjadi Perda, FPKS meminta seluruh catatan terkait optimalisasi pendapatan, peningkatan belanja produktif, dan percepatan penyerapan anggaran ditindaklanjuti pemerintah provinsi.