Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti pentingnya kualitas belanja daerah, pemerataan pembangunan, serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan (Bang Jo), dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin.
"APBD bukan sekadar dokumen administratif yang berisi angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan publik untuk menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya berdasarkan legalitas dan tingkat penyerapan tetapi juga berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya," kata Bang Jo.
Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagaimana amanat konstitusi. Fraksi PKS mengapresiasi alokasi fungsi pendidikan sekitar 22,28 persen dalam RAPBD 2027. Namun, Bang Jo mengingatkan bahwa pemenuhan persentase tersebut harus sesuai ketentuan hukum dan metodologi penghitungan yang berlaku.
Ia meminta Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan secara transparan komponen belanja pendidikan yang tersebar di berbagai perangkat daerah, termasuk program, kegiatan, dan kontribusinya terhadap fungsi pendidikan.
"Jangan sampai kita hanya mengejar angka 20 persen, tetapi tidak memastikan ketepatan penghitungan dan hasil yang diperoleh. Mandatory spending harus diikuti mandatory outcome. Anggaran pendidikan harus benar-benar berdampak pada berkurangnya anak tidak sekolah, meningkatnya kualitas pembelajaran, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan," katanya.
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat miskin dan rentan. Meski angka kemiskinan Kota Surabaya menunjukkan penurunan menjadi 3,56 persen pada Maret 2025, masih terdapat sekitar 105 ribu warga miskin yang membutuhkan perhatian dan perlindungan berkelanjutan.
"Kami meminta pemerintah memperkuat validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), melibatkan unsur masyarakat dalam proses pemutakhiran data, serta menyediakan mekanisme klarifikasi dan pengaduan bagi warga yang merasa belum terakomodasi," katanya.