Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan () Muhamad Mardiono memperingatkan para elite politik agar tidak larut dalam polemik mundurnya Wakil Presiden sehingga melupakan persoalan rakyat.
Mardiono menyoroti tekanan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari menjaga daya beli, memperluas lapangan kerja, hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, ketidakpastian politik akibat kegaduhan di tingkat elite justru berisiko menggerus kepercayaan dunia usaha dan investor.
"Rakyat tidak terlalu membutuhkan perdebatan politik yang berkepanjangan. Yang mereka butuhkan adalah kepastian, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan publik yang semakin baik, dan kehidupan yang lebih sejahtera," kata Mardiono usai menghadiri Mukerwil DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Jumat (13/11).
Meski demikian, Mardiono menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mundur dari jabatannya. Ia menekankan pengunduran diri tersebut menyangkut jabatan kenegaraan sehingga seluruh prosesnya wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
"Setiap warga negara, termasuk pejabat negara, tentu memiliki hak untuk mengambil keputusan. Namun, karena ini menyangkut jabatan kenegaraan, seluruh prosesnya harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Menurut Mardiono, usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 81 tahun seharusnya membuat ekosistem ketatanegaraan cukup matang menghadapi pergantian kepemimpinan. Ia meminta dinamika politik akibat mundurnya Gibran tidak sampai mengganggu kesinambungan pembangunan nasional.
"Apa pun dinamika politik yang terjadi, sistem kenegaraan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pergantian atau perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu arah dan kesinambungan pembangunan bangsa," tegasnya.
Terkait pengisian kursi wakil presiden yang kosong, Mardiono mengingatkan semua pihak untuk merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menetapkan MPR wajib memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang bermanuver mendahului kewenangan konstitusional Presiden dan MPR sebelum proses pengunduran diri Gibran rampung secara hukum.
"Konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, apabila pengunduran diri tersebut telah diproses dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum, maka mekanisme pengisian jabatan harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Kita tidak boleh mendahului proses kelembagaan yang menjadi kewenangan MPR dan Presiden," ucap dia.
Dalam situasi politik saat ini, Mardiono menyatakan PPP berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia meminta seluruh kekuatan politik memberi ruang bagi Prabowo dalam menjalankan mandat konstitusionalnya tanpa tersandera kalkulasi politik kelompok.
"Kami mendukung langkah Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan agenda pembangunan nasional tetap berjalan. Dalam situasi apa pun, yang terpenting adalah bagaimana Presiden dapat menjalankan mandat konstitusionalnya dengan baik. Kita harus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang berorientasi pada kemajuan bangsa, sembari tetap menjaga prinsip demokrasi, konstitusi, dan mekanisme kelembagaan," ujarnya.
Mardiono kemudian kembali mengingatkan agar gesekan maupun dinamika antarelite tidak mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar dan diselesaikan secara bermartabat sesuai koridor konstitusi.
"Pada akhirnya, jabatan adalah amanah, dan kepemimpinan adalah tanggung jawab. Indonesia terlalu besar untuk hanya disibukkan oleh dinamika politik antarelite. Kita harus memastikan bahwa sistem ketatanegaraan tetap berjalan, pemerintahan tetap efektif, dan agenda pembangunan terus berlanjut. Mari kita kedepankan kedewasaan politik, menjaga persatuan, serta bersama-sama mendukung setiap langkah yang membawa Indonesia menuju kemajuan," tutup Mardiono.